Natuna – Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Rusdi, secara langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD Tahun 2025 yang digelar di Gedung Sri Serindit, Ranai pada Selasa (10/06/2025).
Dalam pidatonya, Rusdi menekankan bahwa Musrenbang adalah momentum strategis untuk menyatukan visi dan misi pembangunan daerah, serta memastikan program-program prioritas benar-benar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki kewajiban menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD, hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, kunjungan kerja, dan dialog di berbagai wilayah Natuna. Pokok pikiran ini adalah kristalisasi suara rakyat, dan kami harap dapat disinergikan dalam RKPD Natuna,” ujar Rusdi.
Tiga Fokus Utama Pokok Pikiran DPRD Natuna
Dalam kesempatan tersebut, Rusdi menyampaikan tiga isu krusial yang menjadi perhatian utama DPRD:
1. Penguatan Sektor Kemaritiman
Natuna yang merupakan beranda terdepan Indonesia memiliki potensi maritim luar biasa, mulai dari sektor perikanan, pariwisata bahari, hingga pertahanan laut. DPRD mendorong sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan laut dan mengembangkan sektor maritim secara berkelanjutan.
“Program perikanan jangan hanya fokus pada peningkatan hasil tangkap, tetapi juga hilirisasi industri pengolahan, pelatihan keterampilan nelayan, dan pemasaran produk secara luas,” tegasnya.
Dalam sektor pariwisata, Natuna disebut memiliki daya tarik luar biasa yang harus dikembangkan serius, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan membangun infrastruktur penunjang secara berkelanjutan.
2. Pemetaan Infrastruktur yang Tepat Sasaran
DPRD menilai pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara terarah dan berdasarkan data riil kebutuhan masyarakat. Prioritas diberikan kepada infrastruktur yang memiliki efek domino, seperti pelabuhan perikanan, jalan antar-sentra produksi, dan ketersediaan air bersih serta listrik merata.
“Setiap rupiah anggaran harus memberikan nilai tambah maksimal. Hindari proyek-proyek tidak esensial,” kata Rusdi.
3. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dengan terbatasnya anggaran dan ketergantungan pada transfer pusat, DPRD mendorong seluruh OPD untuk menggali potensi PAD secara maksimal. Di antaranya melalui retribusi perikanan, pariwisata, dan pemanfaatan aset daerah.
“Kita perlu ciptakan iklim investasi yang ramah dan memberikan kepastian hukum. Investasi akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Rusdi juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik, melainkan mendorong digitalisasi, inovasi, dan akuntabilitas birokrasi.
Di akhir penyampaiannya, Ketua DPRD Natuna mengajak semua pihak untuk bergotong royong membangun Natuna yang maju, sejahtera, dan berdaulat.
“Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD akan terus mengawal setiap kebijakan agar benar-benar berpihak kepada rakyat. Semoga Allah SWT meridhoi setiap ikhtiar kita untuk Natuna tercinta,” tutupnya. (Bk/Dika)
