IMM Kepton Desak Bupati Buton Selatan Usulkan Pencopotan dan Pemberhentian Kepala BPN Atas Dugaan Penyelewengan Pembuatan Sertifikat

0
1032
Keterangan Foto : Ketua Bidang hikmah IMM Busel juga sebagai korlap 1 aliansi IMM kepton dalam aksi di kantor BPN

Buton Selatan – Selasa 3 Juni 2025 Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kepulauan Buton (Kepton) mendesak Bupati Buton Selatan untuk Segeran mengusulkan dan merekomendasikan pemberhentian Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Buton Selatan.

Desakan ini disampaikan menyusul dugaan kuat adanya penyelewengan dalam proses penerbitan sertifikat tanah di Kelurahan Lakambau Kecamatan Batauga yang di duga cacat prosedural hingga merugikan masyarakat dan mencederai keadilan agraria.

Ia menjelaskan bahwa sebidang lahan warga tiba-tiba telah bersertifikat atas nama orang lain, tanpa adanya proses verifikasi yang melibatkan pemilik lahan asli.

“Pada saat pihak pertanahan melakukan penertiban sertifikat atau pengukuran lahan saksi di antara tapal batas ini tidak di panggil atau di libatkan”ujar salah satu perwakilan Masa IMM Kepton

Lebih lanjut, Perwakilan IMM Kepton, dalam keterangannya kepada media, menyebutkan bahwa pihaknya menduga dalam kasus penerbitan sertifikat ini ada pemalsuan data dan dugaan permainan mafia tanah.

“IMM Kepton tidak akan tinggal diam melihat dugaan pelanggaran serius yang terjadi dalam pengelolaan pertanahan di Buton Selatan. Kepala BPN harus bertanggung jawab atas situasi ini. Kami mendesak Bupati Buton Selatan untuk mengambil sikap tegas dan mengusulkan pemberhentian demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” ujarnya dalam rilisan yang di kirim kepada media.

Lebih lanjut, IMM Kepton menilai tindakan tegas berupa pemberhentian merupakan langkah awal yang penting untuk membuka ruang evaluasi menyeluruh dan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

“Jika tidak segera direspon, maka IMM Kepton akan menggalang kekuatan rakyat dan melakukan aksi besar-besaran sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan ini,” tambahnya.

IMM Kepton juga menegaskan bahwa keadilan dalam tata kelola pertanahan harus ditegakkan tanpa kompromi.

Laporan : Haris 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini