Bau-bau – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Baubau mengecam keras dugaan adanya makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Buton yang ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi, bahkan diduga berulat, Jumat (6/3/2026).
Program MBG sejatinya merupakan langkah positif pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok yang membutuhkan.
Namun, temuan makanan yang diduga berulat tersebut dinilai menunjukkan adanya kelalaian serius dalam proses pengadaan, pengolahan, maupun pengawasan makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Ketua Cabang IMM Kota Baubau, Hizwan Nawawi, menilai kejadian tersebut tidak hanya mencederai tujuan mulia dari program MBG, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat sebagai penerima manfaat.
“Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan investigasi menyeluruh, menelusuri sumber permasalahan, serta memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti lalai,” tegas Hizwan.
Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sistem distribusi dan pengawasan program MBG agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Hal senada disampaikan Sekretaris Bidang Hikmah IMM Kota Baubau, Aan. Ia menegaskan pihaknya akan segera melaporkan temuan tersebut melalui situs resmi program MBG.
“Kami juga meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buton selaku penanggung jawab program MBG agar segera menutup SPPG tersebut. Kami tidak ingin kejadian keracunan makanan yang pernah terjadi di Kabupaten Buton kembali terulang,” ujar Aan.
Menurutnya, kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan setiap program pemerintah.
“Program yang baik harus dijalankan dengan standar yang baik pula. Jangan sampai program yang bertujuan menyejahterakan masyarakat justru menimbulkan keresahan dan membahayakan penerimanya,” tambahnya.
IMM Kota Baubau menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pemerintah.
Laporan : La Ode
