Aceh Timur – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, melakukan peninjauan langsung terhadap progres pembangunan lanjutan proyek strategis nasional Daerah Irigasi (DI) Jambo Aye Kanan, Selasa (24 Juni 2025), di Gampong Seuneubok Saboh, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.
Proyek irigasi Jambo Aye merupakan bagian dari upaya nasional dalam mendukung ketahanan pangan, dengan memanfaatkan aliran Sungai Arakundo sebagai sumber utama. Proyek ini menyasar area pertanian seluas 3.028 hektare di Aceh Utara dan Aceh Timur, di mana tahap pertama seluas 1.100 hektare telah rampung pada Desember 2022. Pekerjaan lanjutan ditargetkan selesai pada tahun 2024.
Namun, sorotan tajam muncul dari publik dan media karena tidak hadirnya satu pun pejabat dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, meskipun proyek ini berada dalam wilayah administrasi mereka.
Sebaliknya, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil (Ayah Wa), dan Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara Geuchik Hamdani Yahya dan Bukhari tampak hadir dan mendampingi Menteri PUPR dalam kunjungan tersebut. Hal ini memicu kekecewaan dari warga dan tokoh masyarakat setempat.
“Proyek ini di Aceh Timur, tapi yang hadir justru Bupati dari kabupaten sebelah. Dinas kita malah tidak ada. Sangat mengecewakan,” ujar seorang tokoh pemuda Seuneubok Saboh yang turut hadir di lokasi.
Dalam kunjungan tersebut, tokoh masyarakat M. Nur Sabri, SE, menyampaikan langsung kepada Menteri Dody terkait kerusakan parah tebing Sungai Arakundo dan Sungai Jambo Aye akibat abrasi.
Ia mengungkapkan, kondisi itu telah menyebabkan amblasnya rumah, lahan kebun, dan fasilitas umum, serta mengancam akses utama sembilan desa di Kemukiman Ublang Senong.
“Kalau tebing ini tidak segera diselamatkan, sembilan gampong bisa terputus total. Ini menyangkut ribuan jiwa. Kami sangat berharap Pak Menteri memberi perhatian khusus,” harap M. Nur Sabri.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Dody Hanggodo langsung memerintahkan Kepala Balai Wilayah Sungai untuk berkoordinasi cepat dengan camat dan dinas teknis setempat guna menyusun langkah penanganan.
“Saya sudah perintahkan Kepala Balai untuk tidak menunda. Harus koordinasi dengan kecamatan dan segera bergerak,” tegas Menteri.
Selain permasalahan abrasi, masyarakat juga meminta pembangunan pengaman tebing (DAS) dengan batu besar di sepanjang aliran Sungai Arakundo guna mencegah longsor berkelanjutan yang mengancam permukiman dan pertanian.
Kehadiran Menteri PUPR dan tanggapannya atas kondisi lapangan menjadi angin segar bagi masyarakat. Namun, ketidakhadiran pejabat Pemkab Aceh Timur justru menimbulkan tanda tanya besar, mengingat proyek ini berimplikasi langsung terhadap kehidupan ribuan warga di wilayah mereka.(hsb)
