Bursakota.co.id Aceh Timur — Kegiatan pelatihan yang dirancang oleh Balai Latihan Kerja (BLK) di Aceh Timur menuai sorotan tajam. Hingga pertengahan Mei 2025, pelatihan yang dananya telah disetor oleh sejumlah Gampong belum juga dilaksanakan. Hal ini memicu kekecewaan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari pemerhati sosial Aceh Timur, Dedi Saputra, SH.
Menurut Dedi, beberapa Gampong telah menyetor dana berkisar antara Rp5 juta hingga Rp8 juta untuk dua peserta per Gampong, namun hingga kini tidak ada kejelasan jadwal pelaksanaan. Ia menyebut, lambannya pelaksanaan ini menunjukkan ketidaksiapan panitia serta berpotensi merugikan masyarakat.
“Kalau memang tidak mampu, lebih baik dana dikembalikan. Jangan sampai kegiatan ini hanya jadi formalitas tanpa hasil nyata,” tegas Dedi, Jumat (16/5/2025).
Ia mempertanyakan mengapa Gampong yang telah menyetor tidak diprioritaskan, sementara Gampong lain yang belum menyetor bisa diatur pada gelombang selanjutnya. Menurutnya, kegiatan pelatihan bisa dilakukan bertahap, bukan menunggu semuanya lengkap, apalagi bila hal itu justru menghambat pelaksanaan.
Dedi juga mengkritik manajemen kegiatan yang tidak efisien. Ia menyebut adanya pelatihan-pelatihan yang belum tuntas namun pihak penyelenggara justru sudah melangkah ke program lain, seperti pelatihan pengembangan website Gampong, tanpa menyelesaikan program sebelumnya.
“Jangan sampai ini jadi pola pengalihan dan pemborosan dana Gampong. Jika lembaga pelaksana dari Kota Langsa tidak sanggup menyelesaikan tanggung jawabnya, sebaiknya diganti saja dengan lembaga lain yang lebih profesional dan transparan,” tambah Dedi.
Adapun pelatihan yang direncanakan meliputi konten kreator, teknik komputer dan jaringan, pengelasan, menjahit, bordir, pengolahan hasil perikanan, pembuatan roti dan kue, instalasi listrik, audio video, hingga servis motor sistem injeksi.
Sementara itu, seorang camat dan salah satu ketua forum geuchik di Aceh Timur—yang enggan disebutkan namanya—juga menyuarakan harapan agar kegiatan BLK segera dilaksanakan. Mereka menilai pelatihan tersebut penting bagi peningkatan kapasitas pemuda desa.
Namun, saat dikonfirmasi, ketua panitia pelaksana berinisial RH justru menyatakan bahwa kegiatan masih dalam tahap persiapan. Ia menjelaskan bahwa dana Rp5 juta dialokasikan untuk dua peserta, dengan rincian Rp2.500.000 per orang selama tujuh hari pelatihan.
Selain itu, ia menyebut adanya tambahan anggaran sebesar Rp1.400.000 per peserta untuk kebutuhan uang saku dan penginapan. Rinciannya, uang saku Rp700.000 (Rp100.000/hari) dan penginapan Rp700.000 (Rp100.000/hari, 2 orang per kamar).
RH juga menegaskan bahwa kegiatan ini akan memberi manfaat besar bagi peserta dalam pengembangan keterampilan. Namun, hingga kini belum ada kepastian tanggal pelaksanaan, meski dana telah diterima sejak awal tahun oleh beberapa Gampong.
Transparansi dan akuntabilitas kini menjadi tuntutan utama. Jika pelatihan tak kunjung dilaksanakan dan laporan pertanggungjawaban tidak jelas, maka pengembalian dana ke Gampong menjadi satu-satunya langkah yang masuk akal dan adil.(hsb)
