Batam – Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Penguatan APIP Daerah dalam Pengawasan Program Strategis Nasional (PSN), Kamis (20/11/2025), bertempat di Aston Hotel & Residence, Pelita, Kota Batam. Kegiatan resmi dibuka oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.
Rakorwasda turut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Wakajati Kepri Irene Putrie, Kepala BPK Perwakilan Kepri Emmy Mutiarini, Dirkrimsus Polda Kepri AKBP Silverster Mangombo Marusaha Simamora, serta Kepala Perwakilan BPKP Kepri Mudzakir.
APIP Memegang Peran Strategis
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran vital dalam memastikan seluruh kegiatan PSN berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Penguatan APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat deteksi risiko dan masalah, serta mendorong budaya tata kelola yang transparan dan akuntabel,” kata Arif.
Menurutnya, program PSN diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas SDM.
Seluruh program tersebut mendukung visi nasional “Menuju Indonesia Emas 2045” dengan fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas manusia, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Tema Rakorwasda 2025
Rakorwasda tahun ini mengusung tema:
“Penguatan APIP dalam Pengawasan di Pemerintah Provinsi Kepri Menuju Tata Kelola PSN yang Transparan dan Akuntabel.”
Kegiatan diisi dengan sejumlah agenda penting, termasuk:
Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Kepri dan BPKP Kepri tahun 2025 maupun tahun sebelumnya.
Sosialisasi sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di wilayah Kepri.
Koordinasi APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Sosialisasi titik rawan korupsi pada PSN dan penguatan pengendalian internal.
Sosialisasi kolaborasi kepolisian dan APIP dalam pengawasan PSN.
Sosialisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan PSN.
Sosialisasi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung PSN.
Penghargaan SAKIP dan Tindak Lanjut
Rangkaian kegiatan Rakorwasda 2025 turut disejalankan dengan penyerahan penghargaan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta apresiasi bagi instansi yang mencapai tindak lanjut 100 persen terhadap hasil pengawasan.
Editor : Papi
