Aceh Timur – Masyarakat Aceh Timur mulai mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran daerah menyusul kemunculan proyek-proyek misterius di sejumlah fasilitas kesehatan. Di 18 titik Puskesmas yang tersebar di wilayah Aceh Timur, ditemukan kegiatan pembangunan fasilitas pengolahan limbah medis, namun tanpa informasi yang jelas mengenai sumber anggaran.
Warga menyebut proyek tersebut sebagai “proyek siluman”, karena tidak ditemukan papan informasi proyek yang lazimnya memuat keterangan anggaran, pelaksana, serta waktu pengerjaan.
“Aneh, proyeknya jalan terus tapi tidak jelas anggarannya dari mana. Katanya efisiensi anggaran, tapi malah banyak proyek yang tidak transparan,” ujar Pak Re, salah satu warga yang ditemui di dekat proyek pengolahan limbah medis di salah satu Puskesmas.
Sejumlah warga juga mempertanyakan kenapa seluruh 18 Puskesmas serentak mendapatkan proyek pengolahan limbah medis, termasuk juga pembuatan pengolahan limbah cair, sementara kondisi pelayanan dasar lainnya di beberapa Puskesmas masih terbatas.
Upaya konfirmasi kepada beberapa kepala Puskesmas tidak membuahkan hasil. Mereka enggan memberikan komentar. Namun saat ditemui di kantornya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, Rijalul, menyatakan bahwa proyek-proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Dana itu dari DAK, bukan dari APBK,” ujarnya singkat tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai besar anggaran, mekanisme pengadaan, dan proses distribusi proyek ke masing-masing Puskesmas.
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, belum memberikan tanggapan resmi atas isu ini meskipun namanya beberapa kali disebut-sebut warga dalam kaitannya dengan proyek tersebut.
Masyarakat kini mendesak agar pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi terbuka, termasuk transparansi sumber dana, proses tender atau penunjukan pelaksana proyek, serta urgensi serentak pembangunan fasilitas limbah medis di seluruh Puskesmas.
“Kami mendukung pembangunan, tapi jangan sampai anggaran negara digunakan secara tidak transparan. Apalagi katanya kondisi keuangan daerah sedang sulit, kok proyek seperti ini bisa muncul serentak?” tambah warga lainnya.
Isu ini menjadi ujian keterbukaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik, terutama dalam hal penggunaan dana pusat seperti DAK yang seharusnya tepat sasaran dan diawasi secara ketat.(hsb)
