Bursakota.co.id, Anambas – Dugaan keracunan massal usai menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat perhatian serius dari DPRD setempat.
Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Hino Faisal, turun langsung meninjau kondisi para korban di RSUD Palmatak, Kamis (16/4/2026) pagi, guna memastikan penanganan medis berjalan optimal sekaligus menelusuri penyebab insiden tersebut.
Dalam kunjungannya, Hino mengaku ingin melihat secara langsung kondisi para korban serta memastikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat dugaan keracunan tersebut.
“Benar, tadi pagi saya berkunjung ke RSUD Palmatak. Saya ingin melihat kondisi para korban, terutama untuk mengetahui seberapa parah kejadian dugaan keracunan setelah menyantap hidangan MBG itu,” ujar Hino saat dikonfirmasi.
Berdasarkan hasil peninjauan sementara, Hino menduga insiden tersebut berkaitan dengan makanan dari program MBG yang disalurkan oleh Yayasan MBG di Kecamatan Siantan Tengah.
Namun demikian, hingga saat ini belum dapat dipastikan jenis makanan yang menjadi pemicu keracunan.
“Dari hasil peninjauan saya, memang terindikasi keracunan dari program MBG. Namun, kami masih ingin memastikan sumbernya, apakah dari telur, sayur, buah, atau nasi. Sampai sekarang belum ada keterangan lebih lanjut,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, jumlah korban yang semula dilaporkan mencapai lebih dari 100 orang kini berangsur menurun. Sebagian besar pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisi kesehatannya membaik.
“Data awal lebih dari 100 pasien terdampak. Saat saya tinjau, tinggal empat pasien yang masih dirawat. Tiga orang kemungkinan sudah bisa pulang sore ini, sementara satu pasien, seorang siswi SMP, masih dalam kondisi lemah,” katanya.
Menurut Hino, insiden tersebut dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (KLB) mengingat banyaknya jumlah korban dalam waktu singkat. Bahkan, RSUD Palmatak sempat kewalahan saat lonjakan pasien terjadi pada hari pertama.
“Dari video yang beredar pada hari pertama, rumah sakit terlihat cukup kewalahan karena kapasitas terbatas, sementara jumlah pasien mencapai ratusan,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi keterbatasan fasilitas medis, Hino mengaku telah berkoordinasi dengan RSUD Tarempa tipe C agar menyiapkan bantuan, khususnya tabung oksigen.
“Saya langsung menghubungi Direktur RSUD Tarempa untuk menyiagakan tabung oksigen, karena khawatir stok di Palmatak terbatas. Ternyata memang sempat kurang, dan alhamdulillah sudah dibantu,” tuturnya.
Selain itu, kebutuhan tempat tidur pasien juga telah dibantu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Ia memastikan pelayanan kesehatan terhadap para korban berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari pasien.
“Saya sempat bertanya kepada sejumlah pasien, mereka merasa puas dengan pelayanan yang ada dan tertangani dengan baik,” ujarnya.
Hino pun mengapresiasi kerja keras tenaga medis RSUD Palmatak serta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan insiden tersebut.
Terkait tindak lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD akan membahas persoalan ini secara kelembagaan. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG dinilai perlu dilakukan, khususnya terkait standar keamanan makanan.
“Pemerintah daerah maupun pihak yang menjadi mitra pengawasan MBG harus mengevaluasi dapur MBG. Seharusnya sebelum didistribusikan, makanan itu diuji terlebih dahulu sebelum sampai ke siswa,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kelayakan dapur serta keberadaan tenaga ahli gizi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kelayakan dapur harus diperiksa, apakah sudah memenuhi persyaratan, apakah memiliki ahli gizi, dan seterusnya. Ini harus benar-benar diawasi oleh pihak terkait,” tambahnya.
Lebih lanjut, DPRD berencana memanggil koordinator program MBG dari pusat untuk wilayah Anambas guna dimintai penjelasan terkait pengawasan dan evaluasi dapur MBG.
“Di sini pasti ada koordinator dari pusat. Nanti akan kami panggil untuk memastikan apakah seluruh dapur MBG sudah dievaluasi atau masih ada syarat yang belum terpenuhi,” ujarnya.
Hino menambahkan, DPRD juga telah menjadwalkan rapat bersama Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) pada 24 April 2026.
Menurutnya, agenda tersebut berpotensi dipercepat guna membahas insiden ini secara khusus.
“Rapat dengan Disdikpora sudah dijadwalkan pada 24 April. Bisa saja kami percepat, sekaligus memanggil koordinator MBG untuk membahas persoalan ini,” pungkasnya.(BK/Jun)
