Batam – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna-Anambas, Marzuki, SH, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera merealisasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas.
Dorongan tersebut disampaikan Marzuki yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kepri saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau ke Kantor PSDKP di Batam, Selasa (14/7/2026).
Kunjungan tersebut membahas rencana pembentukan pangkalan atau UPT PSDKP di wilayah Natuna dan Anambas guna memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan.
Menurut Marzuki, Natuna dan Anambas memiliki posisi strategis sebagai wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga serta memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar. Karena itu, keberadaan unit pengawasan yang lebih dekat dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
“Sebagai wakil masyarakat Natuna dan Anambas, saya sangat mendukung pembentukan UPT PSDKP di wilayah perbatasan. Saat ini cakupan pengawasan PSDKP Batam sangat luas hingga mencakup beberapa provinsi. Dengan adanya UPT di Natuna dan Anambas, pengawasan terhadap praktik illegal fishing, penyelundupan, dan berbagai pelanggaran di laut akan lebih efektif,” ujar Marzuki.
Ia menilai kehadiran UPT PSDKP akan mempercepat respons terhadap berbagai laporan pelanggaran di laut sekaligus memperkuat perlindungan bagi nelayan lokal yang beraktivitas di perairan perbatasan.
Selain aspek pengawasan, keberadaan UPT juga diyakini dapat memperkuat kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan wilayah serta memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan berlangsung secara berkelanjutan.
Marzuki menegaskan pihaknya akan terus mengawal usulan tersebut agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kami berharap pembentukan UPT PSDKP di Natuna dan Anambas dapat segera direalisasikan. Ini bukan hanya soal pengawasan perikanan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara, melindungi nelayan, dan mengamankan kekayaan laut Indonesia,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun masyarakat pesisir untuk mendukung percepatan pembentukan UPT tersebut demi meningkatkan efektivitas pengawasan laut di wilayah perbatasan.
Menurutnya, dengan pengawasan yang lebih optimal, potensi pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dapat ditekan, sementara kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan di Natuna serta Anambas dapat terus meningkat.
“Natuna dan Anambas merupakan beranda terdepan Indonesia. Sudah seharusnya wilayah ini memiliki dukungan pengawasan yang memadai agar keamanan laut, kelestarian sumber daya kelautan, dan kepentingan masyarakat pesisir dapat terjaga dengan baik,” pungkas Marzuki.
Editor : Papi
