Aceh Barat Daya – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 3.400 tenaga kerja (TK) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2026 di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, khususnya mereka yang mendapatkan perlindungan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah.
Selain penyerahan kartu kepesertaan, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan manfaat program Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris aparatur gampong di Aceh Barat Daya.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh, Fachri Idris, mengatakan program tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja beserta keluarganya dari risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian.
Menurut Fachri, kepesertaan melalui alokasi DBH Sawit dan DBH CHT diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Ia menjelaskan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja, tetapi juga menjadi jaring pengaman bagi keluarga apabila peserta mengalami risiko yang tidak diinginkan.
Penyerahan manfaat Jaminan Kematian kepada ahli waris aparatur gampong juga menjadi bukti bahwa program BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat nyata bagi keluarga pekerja yang ditinggalkan.
Fachri berharap, sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak pekerja, termasuk pekerja sektor informal dan aparatur gampong, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Melalui program ini, kami berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin luas dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pekerja maupun keluarganya,” ujarnya.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh terus mendorong peningkatan kepesertaan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan guna mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja.(Bk/Dedy)
