Buton Selatan – Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, menekankan pentingnya pelayanan sosial yang humanis, akurat, dan penuh tanggung jawab kepada masyarakat. Ia mengingatkan seluruh petugas agar menjadikan setiap langkah dan tutur kata dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari ibadah.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Adios saat membuka kegiatan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi admin operator desa/kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut melibatkan 45 peserta, terdiri atas 17 pendamping PKH, 20 admin operator desa/kelurahan, dan delapan TKSK.
Dalam sambutannya, Adios mengatakan, keberhasilan urusan sosial di Kabupaten Buton Selatan sangat bergantung pada peran dan tanggung jawab para petugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Urusan sosial di daerah kita di Buton Selatan sangat bergantung kepada yang hadir pada kesempatan ini. Marilah setiap langkah dan tutur kata kita kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buton Selatan bernilai ibadah,” kata Adios.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan, membangun koordinasi, serta memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan tepat.
Menurutnya, seluruh petugas memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial. Karena itu, komunikasi dan kerja sama antarpihak harus terus diperkuat agar pelaksanaan program pemerintah berjalan optimal.
Selain persoalan data kesejahteraan sosial, Bupati Adios turut menyoroti pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia meminta petugas membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tertib mengurus dan memastikan status kepesertaan jaminan kesehatan mereka tetap aktif.
Adios mengungkapkan, dirinya pernah merasakan langsung manfaat BPJS Kesehatan ketika menjalani pengobatan tanpa harus mengeluarkan biaya pribadi.
“Saya pun pernah mengalaminya sendiri, saat sakit menggunakan kartu BPJS, tidak ada biaya Rp1 pun yang keluar. Maka, sampaikan kepada masyarakat agar tertib dan aktif mengurus kepesertaan BPJS,” ujarnya.
Ia mengakui masih terdapat keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Namun, menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian bersama agar kualitas pelayanan terus diperbaiki dan manfaat jaminan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, Adios meminta kepala desa dan lurah menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan sosial yang baik. Sementara itu, camat diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol, dengan dukungan koordinasi bersama Dinas Sosial.
Melalui sosialisasi DTSEN dan penggunaan aplikasi SIKS-NG tersebut, diharapkan kapasitas admin operator desa/kelurahan, pendamping PKH, dan TKSK semakin meningkat, khususnya dalam pengelolaan serta pemutakhiran data kesejahteraan sosial.
Akurasi data menjadi salah satu aspek penting agar program bantuan sosial dan berbagai intervensi pemerintah dapat lebih tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh hak dan pelayanan sebagaimana mestinya.
Laporan : Haris













