Buton Tengah – Bupati Buton Tengah, Dr.H. Azhari,S.STP.,M.Si mendampingi Direktur Jenderal Kawasan Permukiman (Dirjen PKP) Ir Fitrah Nur, bersama wakil ketua komisi V DPR RI Ridwan Bae, dalam kunjungan kerja bersama untuk meninjau langsung kondisi kawasan permukiman tidak layak huni di wilayah kampung Bajo, kelurahan Watolo,Kabupaten Buton Tengah, Senin (9/6/2025).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan perumahan rakyat, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dengan kondisi hunian yang jauh dari standar kelayakan.
Dirjen PKP dalam kunjungannya menyampaikan bahwa Kementerian perumahan dan kawasan permukiman terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan infrastruktur permukiman.
Ia menegaskan bahwa wilayah Buton Tengah menjadi salah satu prioritas karena masih banyak kawasan yang membutuhkan intervensi.
“Program ini tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, tetapi juga penataan kawasan secara menyeluruh agar masyarakat bisa tinggal di lingkungan yang sehat, aman, dan layak,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Azhari menyampaikan apresiasinya atas kunjungan pemerintah pusat dan dukungan dari wakil ketua komisi V DPR RI terhadap kebutuhan dasar masyarakat di Buton Tengah.
Ia menyebut bahwa pembangunan perumahan kampung bajo ini menjadi prioritas dan sangat penting untuk mempercepat penyelesaian masalah perumahan di daerahnya.
“Yang menjadi prioritas kami saat ini adalah perumahan kampung bajo, Alhamdulillah dari pak Ridwan Bae memberikan bantuan sebanyak 50 unit rumah dan kami dari Pemda menganggarkan 1’5 milyar,” kata Azhari
Ia juga berharap bantuan pembangunan rumah di kawasan pesisir akan terus bertambah hingga 200 unit di kabupaten Buton Tengah
Peninjauan ini juga diikuti oleh sejumlah jajaran kepala OPD Kabupaten Buton Tengah, anggota DPRD,Camat, Kepala Desa lingkup Kecamatan Mawasangka serta tokoh masyarakat setempat yang juga berharapan agar program perbaikan permukiman bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Laporan : Haris
