Lingga — Suasana sidang paripurna pengesahan RAPBD menjadi APBD Tahun 2026 di Ruang Paripurna DPRD Lingga memanas setelah Bupati Lingga, Muhammad Nizar, menyampaikan kemarahan terbuka terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir tanpa alasan, Jumat (28/11/2025).
Dalam sidang yang dianggap sangat penting itu, Nizar menegaskan bahwa ketidakhadiran OPD merupakan bentuk ketidakbertanggungjawaban.
“Sebenarnya kita harus malu kepada DPRD yang hadir hari ini, sementara OPD–OPD ini justru tidak menunjukkan tanggung jawabnya,” tegas Nizar dengan nada kecewa.
Bupati menjelaskan, beberapa OPD memang sedang menjalankan agenda resmi di luar daerah, tepatnya di Batam. Namun, ia menyayangkan adanya sejumlah OPD yang tidak memiliki kegiatan apa pun tetapi tetap tidak hadir tanpa memberikan keterangan.
“Saya sudah bicarakan dengan Wakil Bupati untuk mencatat dan mengevaluasi OPD yang sama sekali tidak hadir dan tidak memberikan alasan. Ini peringatan tegas,” ujar Nizar.
Lebih jauh, ia menyoroti OPD yang selama ini rajin mengajukan tambahan anggaran ketika merasa kekurangan, namun saat momen krusial pengesahan APBD justru tidak menunjukkan keseriusan untuk hadir.
“Jangan nanti ketika anggaran kurang baru datang minta tambahan. Saat persetujuan APBD yang jelas merupakan kebutuhan OPD malah tidak ditanggapi dengan bijak,” tambahnya.
Nizar menegaskan bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan akan menjadi catatan khusus dalam evaluasi kinerja OPD. Hal ini, katanya, diperlukan sebagai upaya menegakkan kedisiplinan, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam penyusunan anggaran daerah.
Sidang paripurna tetap berlanjut, namun ketegangan tersisa menjadi sinyal peringatan bagi OPD agar lebih serius dalam menjalankan tugasnya, terutama pada proses penting yang menyangkut pembangunan dan pelayanan masyarakat.(Bk/Iwan)
