Tanjungpinang – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ismet Abdullah, turun langsung menyerap aspirasi masyarakat saat melaksanakan Reses DPD RI Masa Sidang III Tahun 2025–2026 di TBM Kuntum Mekar, Jalan Salam, Tanjungpinang, Minggu (22/2/2026) sore.
Kegiatan tersebut dihadiri warga sekitar, Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat (Forum TBM) Kepulauan Riau, serta para pengelola TBM se-Kota Tanjungpinang.
Forum itu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari literasi hingga kepastian hukum lahan.
Tokoh masyarakat sekaligus Ketua RT 02 Jalan Salam, Ustadz Nasirudin, menilai reses merupakan momentum penting agar aspirasi masyarakat dapat langsung tersampaikan kepada perwakilan di tingkat pusat.
“Jangan bosan turun ke masyarakat, karena di sinilah persoalan nyata dirasakan warga,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ismet yang juga mantan Gubernur Kepulauan Riau hadir didampingi istrinya, Aida Ismet.
Ia menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari mandat DPD RI untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Negara ingin tahu langsung apa yang dirasakan warga dan mencari jalan keluar secara berjenjang, dari daerah hingga pusat,” kata Ismet.
Ia juga menyinggung pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang tengah didorong DPD RI.
Menurutnya, regulasi tersebut sangat penting bagi wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, termasuk daerah terluar seperti Natuna, karena berpotensi memberikan dukungan anggaran khusus serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Di bidang literasi, Ketua PD Forum TBM Tanjungpinang, Abdul Rauf, menyampaikan bahwa dari total 23 TBM yang ada di Tanjungpinang, baru 12 yang telah terverifikasi.
Ia berharap adanya dukungan sarana pendukung, seperti printer dan fasilitas lainnya, untuk menunjang kegiatan literasi anak-anak.
Sementara itu, pengelola TBM Kuntum Mekar, Mustafa, mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang masih menjadi kendala utama dalam mengembangkan kegiatan literasi dan pembinaan masyarakat.
Ketua PW Forum TBM Kepulauan Riau, Harken, menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 120 TBM yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Ia mendorong adanya dukungan kebijakan dan anggaran agar literasi dapat menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Ismet mengakui bahwa TBM belum sepenuhnya mendapat perhatian optimal dalam kebijakan maupun alokasi anggaran daerah.
Ia mempersilakan para pengelola TBM untuk mengajukan usulan secara resmi agar dapat diperjuangkan ke pemerintah daerah maupun kementerian terkait.
“Ini bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.
Selain persoalan literasi, Ismet juga menyoroti keluhan warga terkait status lahan di Jalan Salam yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Ia menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani karena menyangkut kepastian hukum dan hak masyarakat.
Reses tersebut diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah, khususnya di bidang pendidikan, literasi, dan kepastian hukum bagi warga.
Editor : Papi
