Bursakota.co.id, Asahan – Besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat kesetiap desa melalui program Dana Desa (DD) menjadi sorotan publik.Anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke setiap desa dinilai harus benar-benar dikelola secara transparan dan sesuai aturan hukum.
Pasalnya, pengelolaan yang lemah berpotensi menimbulkan masalah serius, mulai dari penyalahgunaan administrasi hingga program pembangunan yang tidak tepat sasaran.
Bayu Azhari Manurung selaku sekretaris DPD IPK kabupaten Asahan mengingatkan bahwa akar persoalan kerap bermula dari perencanaan dan administrasi yang tidak matang.
Menurutnya, banyak desa yang tiba-tiba menghadirkan program setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan. Hal ini diibaratkannya seperti “bencana alam” yang datang mendadak, sehingga membuat kegiatan penting yang sebenarnya sangat dibutuhkan desa harus dikorbankan.
“Awal dari kesalahan pengelolaan anggaran biasanya muncul dari sisi administrasi. Ketika perencanaan tidak sesuai kebutuhan riil desa, maka dampaknya seperti bencana bagi masyarakat,” tegas Bayu, dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).
Pandangan serupa juga disampaikan Oman Lukmanul Hakim MS, SH, selaku kader Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD IPK Asahan.Oman menilai, posisi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat krusial dalam memastikan Dana Desa digunakan sesuai peraturan perundang-undangan. Jika tata kelola lemah, maka potensi penyimpangan semakin besar.
“Pemerintah desa wajib menjadikan Dana Desa sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menghadirkan program tambal sulam yang tidak relevan. Karena pada akhirnya, masyarakat yang dirugikan,” ujar Oman.
Sementara itu, Muhammad Surya, Wakil Sekretaris DPD IPK Asahan, menambahkan bahwa fenomena penyalahgunaan Dana Desa sudah sering terjadi di berbagai daerah, bahkan tak jarang menyeret perangkat desa ke ranah hukum. Ia menekankan pentingnya pengawasan kolektif, baik dari internal desa maupun lembaga di atasnya.
“Banyak kasus pengelolaan Dana Desa yang akhirnya berujung dilembaga pemasyarakatan. Ini harus menjadi peringatan keras bagi para kepala desa agar tidak main-main dengan uang rakyat,” tegas Surya.
DPD IPK Asahan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya penggunaan Dana Desa agar benar-benar tepat guna. Menurut mereka, dana yang besar ini seharusnya mampu mengangkat taraf hidup masyarakat desa, membangun infrastruktur, dan meningkatkan layanan dasar, bukan justru menjadi “ladang masalah” baru.(Rik)
