Bursakota.co.id, Anambas – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupate Kepulauan Anambas menggelar rapat paripurnan Penyampaian Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan Jawaban/Tanggapan Kepala Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (26/06/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD lantai I itu diawali dengan penyamaian pandangan umum dari fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya yang sampai kan oleh Linda.
Bahwa fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya menanggapi dari pidato kabupaten Kepulauan Anambas tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, pihaknya menyoriti tentang pendapatan daerah dan pendapatan retribusi daerah.
“Kita perlu terus mengupayakan optimalisasi pendapatan daerah. Disampaikan dalam pidato Bupati bahwa pendapatan daerah hingga akhir Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar 82,20%. Artinya, masih terdapat ruang sebesar 17,80% yang perlu dikejar dan dioptimalkan,” sampainya.
“pendapatan Retribusi Daerah yang hanya mencapai 33,68%, jauh di bawah 50%. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama agar ke depan capaian tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan,” tambah Linda.
Selain itu fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya juga berharap adanya peningkatan pendapatan transfer, melalui penguatan hubungan dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Kemudian pandangan umum dari fraksi Perjuangan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera juga menyoroti terkait dengan upaya pencapaian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan tujuan utama.
Lanjutnya, meminta Agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
“Sehubungan dengan hal tersebut, izinkan Fraksi kami menyampaikan beberapa catatan dan masukan. Diantara nya tentang kesehatan, Pariwisata, Pendidikan, Sosial, dan Perikanan harus diperhatikan lagi, baik dari sege parasanannya dan penunjang SDM nya,” ucapnya
“Serta Pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor-sektor yang bersifat umum, perlu terus ditingkatkan. Sektor-sektor tersebut antara lain mencakup infrastruktur jalan raya, pertanian, pendidikan, serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat kecil,” tambah Adnan saat membacakan pandanga Umum dari fraksinya.
Sementara itu pandangan umum Fraksi Persatuan Karya Amanat Demokrat menyampaiakan bahwa menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam membangun komitmen bersama yang berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Fraksi PKAD juga menggarisbawahi bahwa proses penganggaran hendaknya tidak semata-mata mengacu pada output atau sekadar pelaksanaan kegiatan. Menurut mereka, pengelolaan anggaran harus mempertimbangkan keterkaitan antara input (anggaran), output (kegiatan), dan impact (dampak yang dihasilkan), sehingga penggunaan APBD benar-benar efisien dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“”Kita perlu mengubah orientasi perencanaan anggaran, dari sekadar menyelesaikan kegiatan menjadi bagaimana dampak kegiatan tersebut terhadap kehidupan masyarakat dan pencapaian target pembangunan,” ujar juru bicara Fraksi PKAD.
Terakhir Fraksi PKAD meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah mengenai seberapa besar realisasi anggaran selama ini telah berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintahan, baik dalam pencapaian target utama pembangunan maupun dalam mengatasi isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.(BK/Jun).
