Diskusi Hari Marwah Kepri ke-23 Lahirkan Kritik Keras dan Harapan untuk Pemerintah Provinsi Kepri

0
11
Ket Foto : Yayasan BP3KR Kepri menggelar diskusi refleksi pembangunan Kepulauan Riau (Kepri) dalam rangka memperingati Hari Marwah Kepri ke-23, di Ballroom Asrama Haji Tanjungpinang, Kamis (15/5/2025).

Bursakota.co.id, Tanjungpinang – Yayasan BP3KR Kepri menggelar diskusi refleksi pembangunan Kepulauan Riau (Kepri) dalam rangka memperingati Hari Marwah Kepri ke-23, di Ballroom Asrama Haji Tanjungpinang, Kamis (15/5/2025).

Kegiatan ini menghadirkan para akademisi, pelaku usaha, serta tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepri yang menyuarakan kritik tajam dan harapan besar bagi pemerintah daerah.

Diskusi menghadirkan enam narasumber, di antaranya Sejarawan Kepri Prof. Abdul Malik, Dosen UMRAH Robby Patria, Ketua Ikatan Forum Doktor Kepri Dr. Khodijah Ismail, Kepala Biro Akademik UMRAH Ary Satia Dharma, serta pelaku usaha Alfan Suhairi. Kegiatan dipandu oleh Pemerhati Sosial Chaidar Rahmat dan Ketua SMSI Tanjungpinang Devi Yanti Nur.

Kritik soal Pemerataan Pembangunan dan Dominasi Batam

Dalam pemaparannya, Dr. Khodijah Ismail menyoroti ketimpangan pembangunan di Kepri. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri mencapai 210 persen, masyarakat lokal di pulau-pulau terpencil masih belum merasakan dampak pembangunan.

“Banyak lahan di pulau-pulau kecil justru dikuasai oleh investor asing, sementara masyarakat setempat tak mendapat akses. Ini harus disikapi tegas agar tidak menggerus kedaulatan wilayah kita,” tegasnya.

Robby Patria menambahkan, ketimpangan ekonomi semakin terasa dengan tingginya tingkat pengangguran dan ketergantungan pembangunan pada Kota Batam. Ia mengingatkan, jika Batam menjadi provinsi sendiri, Kepri bisa terpuruk.

“Batam sudah mampu dengan APBD-nya sendiri. Harusnya porsi APBD Provinsi Kepri dialihkan untuk daerah lain agar pembangunan lebih merata,” ujarnya.

Potensi Kelautan Belum Dimaksimalkan

Kepala Biro Akademik UMRAH, Ary Satia Dharma, mendorong pemerintah untuk memfokuskan pembangunan pada ketahanan pangan maritim. Ia menilai, laut Kepri menyimpan potensi besar sebagai lumbung pangan nasional.

“Kita kaya hasil laut, tapi belum dimanfaatkan maksimal. Fokus ke maritim bukan hanya soal ekonomi, tapi juga strategi ketahanan pangan,” ungkapnya.

Pelaku usaha, Alfan Suhairi, turut menyesalkan lemahnya pengelolaan potensi kelautan oleh Pemprov Kepri. Ia menilai, lembaga seperti Badan Usaha Pelabuhan (BUP) gagal menjalankan fungsinya.

“Perlu pemimpin yang mampu membuat terobosan dan menjaring mitra untuk mengolah potensi laut secara optimal. Jangan hanya wacana,” katanya.

Kritik Soal Jembatan Babin dan Marwah Provinsi

Prof. Abdul Malik, tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepri, mengkritik proyek jembatan Batam-Bintan (Babin) yang dianggap menghabiskan energi dan anggaran tanpa perhitungan matang.

“Jembatan Babin itu melukai perjuangan pembentukan Kepri. Jangan sampai euforia pembangunan malah melupakan makna Marwah Kepri yang dulu diperjuangkan bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kebersamaan antara Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, bukan berjalan sendiri-sendiri.

“Selama ini ego sektoral masih tinggi. Saatnya para pejabat rela berkorban, memotong tunjangan, dan fokus membangun berbasis komunitas agar rakyat merasakan dampaknya,” tandas Prof Malik.

Harapan untuk Pemprov Kepri

Diskusi Hari Marwah Kepri ke-23 ini menelurkan satu benang merah: perlunya perubahan paradigma pembangunan di Kepri. Pemerintah didorong untuk lebih peka terhadap kebutuhan daerah di luar Batam, mengoptimalkan potensi kelautan, serta menjaga marwah perjuangan pembentukan provinsi ini.

Para pembicara berharap, Pemprov Kepri bisa merumuskan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, agar kemajuan Kepri benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Editor : Papi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini