Tanjungpinang – Di tengah gemuruh transformasi digital dan tuntutan publik akan birokrasi yang bersih, satu prinsip tetap menjadi pondasi utama: keterbukaan informasi. Prinsip inilah yang menjadi benang merah dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Rakor-Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Balairung Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Rabu (18/6/2025).
Kabupaten Natuna, yang berada di ujung utara Indonesia, tak ingin tertinggal. Melalui kehadiran Kevin Khahar, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Diskominfo Natuna, komitmen untuk memperkuat kapasitas pengelolaan informasi publik digaungkan dengan penuh semangat.
“Kami hadir untuk belajar, berjejaring, dan memastikan bahwa hak masyarakat untuk tahu untuk melihat apa yang dikerjakan pemerintah benar-benar dihormati,” ungkap Kevin di sela kegiatan.
Forum ini menjadi ruang penting bagi para pengelola informasi dari kabupaten/kota se-Kepri untuk memperdalam pemahaman mengenai regulasi, penyusunan daftar informasi publik, hingga bagaimana membangun layanan yang responsif dan akuntabel di era keterbukaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, mengibaratkan birokrasi modern seperti ikan dalam akuarium segala geraknya harus dapat dilihat oleh publik.
“Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Kalau kita ingin zona integritas, ya kita harus buka semua informasi. Dari situ kepercayaan tumbuh,” tegasnya di hadapan para peserta.
Hadir pula narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Provinsi Kepri yang mengupas tuntas peran vital Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyampaikan informasi yang tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Kepri, Hendri Kurniadi, menyebut Rakor-Bimtek ini sebagai bagian dari ekosistem reformasi birokrasi yang menempatkan publik sebagai pusat pelayanan. Dari sinilah lahir tata kelola yang mendukung pencapaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Bagi Diskominfo Natuna, acara ini menjadi lebih dari sekadar undangan. Ini adalah langkah konkret untuk menyambungkan pinggiran dengan pusat, agar semangat keterbukaan juga hidup di desa-desa terpencil, di kantor kelurahan, dan di ruang layanan publik yang jauh dari sorotan.
“Kami akan terus dorong keterbukaan yang tidak hanya patuh pada aturan, tapi juga menyentuh kebutuhan dan kepercayaan masyarakat,” tutup Kevin.
Dari Dompak untuk Natuna, dan dari Natuna untuk Indonesia, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif ia adalah wujud penghormatan terhadap rakyat, pemilik sah dari setiap data dan keputusan yang dibuat atas nama publik.
Editor : Papi
