Natuna — Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna melalui Seksi Intelijen menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) ke-3 Tahun 2025, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Natuna, Jalan Pramuka, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, pada Rabu (12/11/2025).
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Dr. Erwin Indrapraja, S.H., M.H., dan dihadiri oleh unsur Asisten I Pemkab Natuna, Badan Kesbangpol, Kementerian Agama, TNI, Polri, BIN, BAIS, MUI, FKUB, serta perwakilan tokoh lintas agama dari Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu.
Dalam arahannya, Kajari Natuna Dr. Erwin Indrapraja menegaskan pentingnya kewaspadaan dini di tengah situasi daerah yang saat ini relatif aman dan kondusif.
Menurutnya, kondisi tenang bukan berarti boleh lengah terhadap potensi gangguan ketertiban maupun munculnya paham yang menyimpang dari norma dan hukum.
“Ketenangan bukan berarti kita boleh abai. Tim PAKEM harus aktif melakukan pemantauan lapangan dan menjaga komunikasi lintas instansi. Pendekatan yang humanis, persuasif, dan berbasis data sangat penting agar stabilitas daerah tetap terjaga,” tegasnya.
Rapat tersebut juga menghadirkan Kasi Intelijen Kejari Natuna, Tulus Yunus Abdi Negara, S.H., M.H., yang memandu jalannya kegiatan sekaligus memaparkan dasar hukum, struktur, dan fungsi Tim PAKEM.
Dalam penjelasannya, ia merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, PNPS Nomor 1 Tahun 1965, serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan.
Melalui rapat tersebut, Tim PAKEM Natuna juga memaparkan hasil pemantauan dan pendataan terhadap keberadaan aliran kepercayaan dan keagamaan di wilayah Kabupaten Natuna.
Dari hasil koordinasi, disimpulkan bahwa situasi keagamaan dan kehidupan masyarakat Natuna saat ini berjalan kondusif dan tidak ditemukan indikasi penyimpangan yang meresahkan.
Menutup kegiatan, Kejari Natuna menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi deteksi dini, pencegahan dini, serta sinergi lintas instansi dalam menjaga stabilitas, ketertiban umum, dan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Natuna.
“Sinergi antarinstansi dan peran aktif masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan dan mencegah timbulnya potensi konflik di tengah keberagaman,” pungkas Kajari Dr. Erwin Indrapraja. (Bk/Dika)
