Kubu Raya – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau langsung progres pelaksanaan Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas hunian dan penataan lingkungan.
Di lokasi, Mendagri berdialog langsung dengan warga dan pihak terkait guna mendengar perkembangan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni dan pembenahan kawasan permukiman.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas kawasan agar masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang sehat, aman, dan layak.
Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian menyoroti pentingnya ketepatan data rumah tidak layak huni sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Ia mengimbau pemerintah daerah setempat untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan kesesuaian dan validitas data.
Menurutnya, perbedaan angka antara data Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan BPS harus segera diselesaikan melalui rekonsiliasi atau pencocokan data bersama. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan penanganan di wilayah tertentu.
“Tanpa kesamaan data, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa akurasi dan keselarasan data menjadi kunci utama agar program peningkatan kualitas permukiman benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan BPS untuk duduk bersama melakukan verifikasi dan penyelarasan data secara menyeluruh demi efektivitas program di lapangan.
Editor : Papi
