Lingga – Keresahan mulai menyelimuti kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lingga. Hingga H-1 menjelang libur Idul Fitri, Tunjangan Hari Raya (THR) yang menjadi hak para ASN dikabarkan belum juga cair.
Situasi ini memicu kegelisahan, terutama bagi para ASN yang selama ini menggantungkan tambahan pendapatan tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan menjelang hari raya. Mulai dari kebutuhan keluarga, biaya mudik, hingga berbagai keperluan sosial lainnya.
Beberapa ASN yang enggan disebutkan namanya mengaku mulai mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lingga dalam memenuhi kewajiban tersebut.
Pasalnya, di banyak daerah lain, THR bagi ASN umumnya telah dicairkan beberapa hari bahkan satu minggu sebelum hari raya.
“Biasanya sebelum lebaran sudah cair. Tapi sekarang sampai H-1 sebelum libur belum juga ada kejelasan. Kami tentu berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian,” ujar salah seorang ASN.
Keterlambatan ini pun memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Mulai dari dugaan persoalan teknis administrasi hingga kemungkinan kondisi keuangan daerah yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.
Seorang ASN lainnya bahkan menilai, jika benar terjadi keterlambatan hingga mendekati hari raya, hal tersebut bisa menjadi indikator adanya persoalan dalam manajemen keuangan daerah.
“THR ASN itu bukan program baru. Setiap tahun selalu ada dan sudah bisa diprediksi dalam penganggaran. Kalau sampai terlambat, tentu publik wajar mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti bahwa ASN merupakan salah satu roda penggerak ekonomi lokal. Perputaran uang dari THR biasanya ikut menggerakkan sektor usaha kecil, terutama menjelang Lebaran.
Jika THR tidak segera beredar di tengah masyarakat, dampaknya juga bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang biasanya mengalami lonjakan transaksi pada momentum hari raya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lingga terkait penyebab belum cairnya THR tersebut.
Publik kini menunggu langkah cepat dan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah untuk menjawab keresahan yang mulai berkembang di kalangan ASN maupun masyarakat luas.(Bk/Iwan)
