Natuna — Polemik kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah keluhan yang beredar di media sosial, mulai dari menu yang dinilai kurang layak hingga dugaan makanan tidak sesuai standar, kerap diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, anggapan tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
Arizki, Ketua Halal Center Math’laul Anwar sekaligus warga Natuna, menilai kecenderungan menyalahkan Presiden merupakan “kesalahan besar”. Hal itu disampaikannya pada Jumat (24/4/2026).
Ia mengaku prihatin dengan berkembangnya kritik yang tidak disertai pemahaman terhadap mekanisme pengelolaan program MBG di lapangan.
Menurut Arizki, berdasarkan petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional, pengelolaan anggaran dan operasional program sepenuhnya berada di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Prosesnya dimulai dari pengajuan proposal oleh yayasan atau mitra, kemudian diverifikasi sebelum dana disalurkan melalui sistem virtual account.
“Pengelolaan anggaran itu ada di pihak SPPG, yakni yayasan atau mitra hingga kepala dapur sebagai pihak yang telah disetujui. Jadi, jika ada masalah pada makanan yang disajikan, seharusnya yang dievaluasi adalah pengelola di lapangan, bukan langsung menyalahkan Presiden,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik publik seharusnya disampaikan secara proporsional dan berbasis fakta, bukan sekadar mengikuti arus opini di media sosial.
Menurutnya, persoalan kualitas makanan, bahan baku, hingga pemenuhan standar halal dan kesehatan lingkungan merupakan tanggung jawab langsung pengelola SPPG.
Lebih lanjut, Arizki juga menyoroti pentingnya pengawasan yang optimal. Ia menilai peran Satuan Tugas (Satgas), Koordinator Wilayah (Korwil), hingga pihak terkait lainnya harus diperkuat dan tidak sekadar formalitas.
“Pengawas jangan hanya diam. Satgas, Korwil, dan pihak terkait harus turun langsung ke lapangan, melakukan kontrol, dan menindak jika ada pelanggaran. Jika dibiarkan, kepercayaan publik terhadap program Presiden bisa menurun,” ujarnya. (Bk/Dika)
