Natuna – Bupati Natuna Cen Sui Lan merespons cepat laporan nelayan tradisional yang mengaku terpaksa meninggalkan area tangkap di Perairan Natuna Utara akibat aktivitas kapal pukat harimau yang diduga merupakan Kapal Ikan Asing (KIA) asal Vietnam.
Menanggapi laporan tersebut, Senin (1/6/2026), Cen Sui Lan menegaskan bahwa keselamatan nelayan serta hak mereka untuk mencari nafkah di wilayah laut Indonesia harus mendapatkan perlindungan penuh dari negara.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Natuna langsung berkoordinasi dengan Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna menyampaikan kondisi yang dihadapi nelayan di lapangan.
Ia meminta agar pengawasan dan patroli keamanan di Perairan Natuna Utara segera diperkuat untuk mencegah masuk dan beroperasinya kapal-kapal asing yang diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.
“Keselamatan nelayan dan hak mereka untuk mencari nafkah di laut harus menjadi prioritas. Negara harus hadir memberikan perlindungan agar nelayan dapat bekerja dengan aman di wilayah perairan Indonesia,” tegas Cen Sui Lan.
Menurutnya, keberadaan kapal-kapal asing di wilayah tangkap nelayan Natuna tidak hanya berdampak terhadap sektor ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan nelayan yang setiap hari menggantungkan hidup dari hasil laut.
Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut perlindungan warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia di kawasan perbatasan.
Cen Sui Lan juga meminta agar operasi pengawasan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang diduga melakukan praktik Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) semakin ditingkatkan.
Menurutnya, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti trawl atau pukat harimau berpotensi merusak ekosistem laut serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan yang selama ini dijaga oleh nelayan tradisional Natuna melalui praktik penangkapan yang berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Natuna, kata Cen Sui Lan, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan Perairan Natuna Utara tetap terjaga.
Selain itu, Pemkab Natuna juga siap menampung dan meneruskan setiap laporan yang disampaikan nelayan sebagai bahan tindak lanjut bersama pihak berwenang.
“Natuna merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga bersama. Kami berharap kehadiran negara melalui patroli dan pengawasan yang lebih intensif dapat memberikan rasa aman kepada nelayan sehingga mereka dapat kembali melaut dan beraktivitas secara normal tanpa ancaman dari kapal-kapal asing,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Natuna berharap langkah koordinasi yang telah dilakukan dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait sehingga aktivitas nelayan di Perairan Natuna Utara dapat kembali berjalan aman dan produktif.
Editor: Papi
