Bagi sebagian orang, gedung parlemen identik dengan rapat panjang dan tumpukan dokumen. Namun, bagi Marzuki, S.H., Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, ruang sidang merupakan medan pengabdian untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Sebagai legislator, Marzuki memandang fungsi pengawasan bukan sekadar amanat konstitusi, melainkan tanggung jawab moral dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Baginya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan warga.
Membangun Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri. Dengan lebih dari 95 persen wilayah berupa lautan, pemerataan pembangunan membutuhkan komitmen, pengawasan yang konsisten, dan kehadiran langsung di lapangan.
Karena itu, Marzuki kerap mengunjungi pulau-pulau untuk meninjau berbagai proyek strategis, mulai dari pembangunan jalan, dermaga, fasilitas kesehatan hingga infrastruktur dasar lainnya.
“Membangun Kepri tidak bisa hanya dari balik meja di Tanjungpinang. Kita harus melihat langsung bagaimana masyarakat di pulau-pulau masih menunggu akses listrik, air bersih, pendidikan, dan transportasi yang layak. Tugas kami di DPRD adalah memastikan pembangunan dirasakan secara merata,” ujarnya.
Di bawah kepemimpinannya, Fraksi Gerindra dikenal konsisten mendorong efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Marzuki menilai setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Belanja yang bersifat seremonial perlu ditekan agar ruang fiskal dapat difokuskan pada program-program prioritas, seperti penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Latar belakang pendidikan hukum yang dimilikinya turut membentuk karakter kepemimpinan yang kritis dan berorientasi pada aturan. Dalam berbagai rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ia dikenal teliti mencermati setiap program.
Marzuki tidak segan mengkritisi proyek yang mengalami keterlambatan, kualitas pekerjaan yang tidak sesuai standar, maupun perencanaan yang dinilai kurang matang.
Meski demikian, sikap kritis tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat jalannya pemerintahan. Sebaliknya, ia memosisikan DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Ketika muncul hambatan dalam pelaksanaan pembangunan, baik terkait regulasi, penganggaran, maupun pembebasan lahan, Marzuki berupaya membangun komunikasi dan menghadirkan solusi agar pembangunan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Komitmen tersebut sejalan dengan semangat Partai Gerindra yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Bagi Marzuki, pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, perhatian terhadap pendidikan, beasiswa, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga pemberdayaan UMKM terus menjadi bagian dari pengawasannya.
Menjelang senja di kawasan Pulau Dompak, aktivitas di ruang Fraksi Gerindra kerap belum berakhir. Di tengah tumpukan dokumen dan pembahasan anggaran, Marzuki bersama jajarannya masih mencermati berbagai aspirasi masyarakat serta menyusun langkah-langkah pengawasan terhadap program pembangunan daerah.
Di tengah tantangan pembangunan wilayah kepulauan, kiprah Marzuki mencerminkan peran seorang legislator yang berupaya menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan, penganggaran, dan keberpihakan kepada masyarakat. Harapannya sederhana, memastikan pembangunan Kepulauan Riau berlangsung lebih merata sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga, dari perkotaan hingga pulau-pulau terluar.
Editor : Papi
