Buton Tengah – Bupati Buton Tengah mengajak seluruh kepala desa agar tidak hanya bergantung pada Dana Desa dalam menjalankan pembangunan, tetapi juga aktif membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk menghadirkan lebih banyak program di desa.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berlangsung di Gedung Kesenian Kecamatan Lakudo, Selasa (7/7/2026).
Rakor tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pembangunan dan penegasan batas desa, penguatan tata kelola keuangan desa, hingga pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Buton Tengah Armin, S.Pd., M.Si., Plt. Inspektur Kabupaten Buton Tengah, tenaga ahli pendamping desa, para camat, lurah, serta kepala desa se-Kabupaten Buton Tengah.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini harus menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk lebih kreatif mencari sumber pendanaan pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran daerah, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun komunikasi dan memperjuangkan program dari kementerian maupun pemerintah provinsi.
“Kita tidak boleh hanya menunggu. Kepala desa harus berani bergerak, membangun komunikasi, dan menjemput peluang agar program-program dari pemerintah pusat maupun provinsi bisa masuk ke desa-desa di Buton Tengah,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal, Buton Tengah tetap mampu menghadirkan berbagai program pembangunan yang dinilai strategis. Di antaranya pembangunan RSUD Buton Tengah, Sekolah Rakyat, pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah (IJD), hingga hadirnya Pengadilan Agama dan Kantor Bulog.
Menurut Bupati, berbagai capaian tersebut merupakan hasil dari komunikasi yang intensif dan sinergi dengan pemerintah pusat sehingga mampu mendatangkan dukungan anggaran bagi daerah.
Ia juga mengakui bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buton Tengah masih belum memadai untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Karena itu, kerja sama seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah desa, sangat diperlukan agar semakin banyak program nasional dan provinsi yang dapat direalisasikan di Buton Tengah.
Di hadapan para kepala desa, Bupati turut mengajak agar mereka menjalin kolaborasi dengan anggota DPRD Provinsi maupun DPR RI asal Buton Tengah untuk mengawal usulan pembangunan di masing-masing wilayah.
Rakor tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperjelas batas wilayah desa, memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Buton Tengah.
Laporan : Haris
