Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali mencatatkan capaian dalam penguatan tata kelola pemerintahan setelah meraih penghargaan Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2026 yang berlangsung di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemprov Kepri dalam mendorong tata kelola pengadaan barang dan jasa yang proaktif, termasuk kontribusi dalam mendukung serta membimbing UKPBJ kabupaten dan kota di wilayah Kepri.
Bagi Kepri, capaian tersebut dinilai memiliki arti strategis. Sebagai provinsi kepulauan sekaligus kawasan perbatasan yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional, tata kelola pengadaan menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan belanja pemerintah berlangsung efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rakor UKPBJ 2026 mengusung tema “Pengadaan Tanpa Batas”, yang menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan pengadaan pemerintah.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan tantangan pengadaan saat ini tidak hanya memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, tetapi juga bagaimana pemerintah menghasilkan belanja berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Transformasi tersebut perlu didorong melalui kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap berlandaskan integritas, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya.
Salah satu pendekatan dalam pengadaan strategis dilakukan melalui konsolidasi paket pengadaan yang dinilai mampu menghasilkan efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas belanja pemerintah.
Kepri menjadi salah satu dari lima pemerintah provinsi yang memperoleh apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten dan kota di wilayahnya agar mampu mencapai tingkat kematangan proaktif.
Peran tersebut dinilai penting mengingat Kepri memiliki tujuh kabupaten dan kota dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas hingga pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam, Bintan dan Tanjungpinang.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemprov Kepri untuk terus memperkuat kinerja serta tata kelola pengadaan barang dan jasa.
“Terima kasih kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujar Nyanyang.
Ia berharap capaian yang diraih Pemprov Kepri dapat diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
“Kita berharap prestasi ini tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga menular kepada tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Mulai dari Natuna di utara sebagai beranda perbatasan Indonesia hingga Batam, Bintan, Tanjungpinang dan daerah lainnya,” katanya.
Nyanyang menegaskan penguatan tata kelola pengadaan harus terus dilakukan agar setiap anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ke depan, Pemprov Kepri berkomitmen mendorong UKPBJ agar tidak hanya berperan sebagai pelaksana proses pengadaan, tetapi berkembang menjadi mitra strategis pimpinan sejak tahap perencanaan.
Dengan demikian, kebutuhan pemerintah dapat dirancang secara lebih tepat, efisien, transparan dan berorientasi pada hasil pembangunan.
Editor : Papi
