Serahkan Bantuan PKH di Lakudo, Bupati Azhari Ungkap Masih Ada Ketimpangan Data Desil di Buteng

0
14
Keterangan foto: Bupati Buton Tengah Dr Azhari saat menyrahkan bantuan PKH di Lakudo

Buton Tengah – Bupati Buton Tengah (Buteng), Dr. H. Azhari, S.STP., M.Si., menyerahkan kartu dan rekening kepada penerima baru Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah.

Dalam penyerahan tersebut, sebanyak 188 rumah tangga di Kecamatan Lakudo tercatat sebagai penerima bantuan PKH baru.

Bupati Azhari mengatakan, penyaluran bantuan PKH akan dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan di Buton Tengah. Penerima bantuan mengacu pada data yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

“Pagi ini, saya menyerahkan kartu dan rekening penerima bantuan PKH baru di Kecamatan Lakudo. Di Kecamatan Lakudo hari ini ada 188 rumah tangga penerima,” kata Azhari.

Menurut dia, penyaluran bantuan selanjutnya akan dilakukan di kecamatan lain sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Namun, Azhari mengakui masih terdapat persoalan ketimpangan data sosial, khususnya terkait pembagian desil kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima bantuan.

Ia menyebut, kondisi tersebut juga ditemukan di Buton Tengah. Berdasarkan hasil pengecekan data oleh Dinas Sosial, bahkan terdapat anggota DPRD yang tercatat berada dalam desil 3, 4, hingga 5.

Di sisi lain, kata Azhari, masih terdapat masyarakat yang secara kondisi ekonomi seharusnya membutuhkan bantuan, tetapi justru tercatat dalam desil yang lebih tinggi.

“Ini persoalan pengisian data kita di awal,” ujar Azhari.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah menginstruksikan Dinas Sosial melakukan pengecekan dan pemutakhiran data sosial masyarakat.

Bupati juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk turut melakukan verifikasi data di lapangan sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar secara lebih akurat.

“Kami sudah perintahkan Dinas Sosial dan minta BPS untuk kroscek data sosial di lapangan dan membuat usulan perubahan desil atau desil sesuai kondisi ke Pusdatin Kemensos,” katanya.

Azhari berharap proses verifikasi dan pemutakhiran data tersebut dapat memperbaiki ketepatan sasaran program bantuan sosial pemerintah.

Menurutnya, data yang akurat menjadi hal penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh bantuan sesuai kondisi ekonomi mereka.

“Yang kita inginkan adalah data yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan, sehingga bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.

Laporan : Haris

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini