Bursakota.co.id, Natuna — Penguatan pelayanan kesehatan menjadi fokus utama dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Natuna Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Ranai, Senin (28/9/2026).
Forum tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, dan dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD Natuna Muhammad Erimuddin, Kepala Dinas Kesehatan Hikmat Aliyansah, Direktur RSUD Natuna Ari Fajarudi, Kepala Puskesmas Ranai Nazri, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna Ira Triwahyuni, serta jajaran BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang.
Sekda Natuna Boy Wijanarko Varianto mengatakan forum kemitraan tersebut menjadi ruang bersama untuk mengevaluasi sekaligus membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan di daerah.
“Forum ini dilaksanakan dalam rangka berdiskusi untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi untuk Natuna. Silakan dari BPJS Kesehatan menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, sebelumnya kita lakukan diskusi,” ujar Boy.
Layanan Puskesmas 24 Jam Jadi Perhatian
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Nara Grace BR Ginting, mengatakan pembahasan forum diarahkan pada sejumlah aspek penting dalam peningkatan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurutnya, sejumlah catatan yang sebelumnya dibahas dalam forum kemitraan 2025 telah menunjukkan perkembangan. Namun, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti bersama.
Salah satunya penguatan layanan Puskesmas 24 jam, terutama di Puskesmas Ranai.
“Untuk penambahan layanan Puskesmas 24 jam, terutama di Puskesmas Ranai, ini sudah ada penambahan jam layanan, namun belum 24 jam,” kata Nara.
Selain jam pelayanan, ketersediaan dokter gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) juga menjadi perhatian.
BPJS Kesehatan mencatat masih terdapat enam puskesmas di Kabupaten Natuna yang belum memiliki dokter gigi.
“Untuk dokter gigi, masih ada enam puskesmas yang belum ada dokter giginya. Harapan kita ke depan bisa terpenuhi,” ujarnya.
Menurut BPJS Kesehatan, ketersediaan tenaga medis tersebut berkaitan dengan kemudahan peserta memperoleh pelayanan kesehatan di wilayah masing-masing.
Penguatan layanan juga terlihat dari pemanfaatan alat elektrokardiogram (EKG) yang telah tersedia di Puskesmas Ranai dan Sedanau.
Sementara penggunaan antrean online terus didorong untuk memudahkan peserta mengakses pelayanan secara lebih teratur.
Kepesertaan JKN Capai 98,83 Persen
Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan turut memaparkan perkembangan kepesertaan JKN di Kabupaten Natuna.
Per 1 September 2026, cakupan kepesertaan JKN Natuna mencapai 98,83 persen. Angka tersebut berada di atas target cakupan Universal Health Coverage (UHC) minimal 98 persen pada 2026.
Namun, tantangan berikutnya adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan cakupan tersebut. Untuk 2027, target cakupan UHC diarahkan mencapai 99 persen.
Di sisi lain, tingkat keaktifan peserta tercatat **86,98 persen** pada September 2026, turun dibandingkan Agustus yang mencapai 91,8 persen.
Peserta mandiri menjadi segmen dengan tingkat keaktifan paling rendah, yakni sekitar 48,08 persen.
Karena itu, menjaga agar peserta tetap aktif menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan program JKN di Natuna.
Biaya Pelayanan Kesehatan Meningkat
Dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan mencatat biaya pelayanan kesehatan di Kabupaten Natuna menunjukkan tren peningkatan.
Sepanjang 2025, total biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp28,1 miliar.
Sementara hingga Agustus 2026, pembayaran telah mencapai sekitar Rp21,3 miliardan diperkirakan meningkat hingga akhir tahun.
Peningkatan tersebut salah satunya terlihat dari klaim pelayanan rumah sakit seiring dengan penguatan layanan dan ketersediaan tenaga dokter.
Untuk pembayaran kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama, BPJS Kesehatan mencatat realisasi sekitar Rp5,6 miliar hingga periode pelaporan.
Puskesmas Didorong Aktif dalam Layanan Promotif dan Preventif
BPJS Kesehatan juga menyoroti masih adanya sejumlah puskesmas yang belum optimal dalam mengajukan klaim pelayanan nonkapitasi dan kegiatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).
Klaim nonkapitasi antara lain berkaitan dengan pelayanan persalinan, pemeriksaan kehamilan, serta sejumlah layanan lainnya.
Sementara Prolanis merupakan kegiatan promotif dan preventif bagi peserta dengan penyakit kronis, seperti senam, edukasi, pemeriksaan penunjang secara berkala, serta pemantauan kondisi kesehatan.
Sejumlah puskesmas yang masih perlu didorong dalam pengajuan klaim kegiatan Prolanis antara lain Serasan, Midai, Kelarik, Bunguran Selatan, Bunguran Ngalan, dan Pulau-Pulau.
BPJS Kesehatan berharap kegiatan tersebut tidak hanya berhenti pada administrasi klaim, tetapi benar-benar berjalan sebagai upaya menjaga kondisi kesehatan peserta dengan penyakit kronis.
Ketersediaan Tempat Tidur dan Dokter
Dari sisi fasilitas rumah sakit, BPJS Kesehatan menyebut ketersediaan tempat tidur di rumah sakit Kabupaten Natuna masih mencukupi.
Tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) yang dipaparkan dalam forum masih berada di bawah batas 75 persen.
Sementara untuk rasio dokter umum, BPJS Kesehatan mencatat perbandingan sekitar satu dokter untuk 1.761 jiwa.
Meski secara rasio dinilai mencukupi, BPJS Kesehatan menekankan bahwa angka tersebut tetap perlu dilihat bersama kondisi pelayanan di lapangan.
Sebab, jumlah dokter secara rasio belum sepenuhnya menggambarkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
“Dari sisi rasio ini kita hitung cukup, namun tentu harus juga kita lihat dari koordinasi di lapangan, apakah dokter ini siap sedia setiap waktu melayani masyarakat dan apakah peserta merasa mudah bertemu dengan dokter serta mendapatkan pelayanan,” jelas Nara.
Pengalaman Peserta Turut Dievaluasi
Selain indikator kepesertaan dan pembiayaan, pengalaman peserta dalam memperoleh pelayanan juga menjadi bagian dari pembahasan.
Berdasarkan survei pengalaman peserta yang dilakukan BPJS Kesehatan, RSUD Natuna mencatat angka 4,92.
Namun, BPJS Kesehatan menilai kualitas pelayanan tidak cukup diukur hanya melalui satu indikator. Pengalaman peserta tetap perlu dilihat bersama kondisi pelayanan secara langsung di lapangan.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Natuna, DPRD, fasilitas kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menindaklanjuti berbagai catatan pelayanan.
Dengan cakupan kepesertaan yang telah mencapai 98,83 persen, tantangan Natuna berikutnya bukan hanya mempertahankan status UHC, tetapi juga memastikan peserta yang telah terdaftar tetap aktif dan memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah diakses.
Penguatan tenaga medis, perluasan jam pelayanan, optimalisasi fasilitas kesehatan, pemanfaatan antrean online, serta peningkatan pelayanan promotif dan preventif menjadi sejumlah aspek yang dibahas dalam forum tersebut.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Natuna, DPRD, dan jajaran fasilitas kesehatan untuk membahas berbagai persoalan pelayanan di lapangan sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Natuna.
Editor : Papi
