Natuna – Di tengah hamparan laut yang memisahkan pulau-pulau, pembangunan infrastruktur sumber daya air menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna.
Mulai dari perlindungan kawasan pesisir, ketersediaan air, hingga pengairan lahan pertanian, semuanya membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran yang berkesinambungan.
Bagi daerah kepulauan dan perbatasan seperti Natuna, pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan infrastruktur baru. Fasilitas yang telah dibangun juga harus dijaga agar tetap berfungsi, sementara wilayah yang menghadapi tantangan geografis membutuhkan perlindungan dan pelayanan yang memadai.
Persoalan inilah yang menjadi salah satu perhatian Bupati Natuna, Cen Sui Lan, ketika memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV Batam dalam rapat sinkronisasi program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 serta perencanaan Rencana Strategis (Renstra) 2027–2029.
Pertemuan tersebut juga dirangkaikan dengan serah terima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa pembangunan jaringan irigasi air tanah di Kabupaten Natuna.
Kegiatan itu dipimpin langsung Cen Sui Lan, didampingi Sekretaris Daerah Natuna Boy Wijanarko Varianto. Turut hadir Asisten I, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna.
Dari pihak BWS Sumatera IV Batam, hadir Pelaksana Harian Kepala Balai, Ir. Nedy Hidayat, S.T., M.T., bersama jajaran terkait.
Bagi Cen, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi antarlembaga. Forum itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan kembali kebutuhan pembangunan Natuna sekaligus memperjuangkan keberlanjutan program yang dinilai penting bagi daerah.
“Kunjungan kerja ini adalah jawaban dari kedatangan saya ke BWS beberapa waktu lalu,” ujar Cen Sui Lan.
Ia mengapresiasi dukungan BWS Sumatera IV terhadap pembangunan infrastruktur sumber daya air di Natuna, termasuk penanganan Embung Sebayar yang menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan air di daerah kepulauan.
Namun, kebutuhan pembangunan Natuna masih cukup luas. Salah satu yang secara khusus menjadi perhatian Cen adalah kelanjutan pembangunan pengaman pantai Pulau Kepala, wilayah pulau terluar yang memiliki arti strategis bagi Kabupaten Natuna.
“Kami berharap ke depan ada program-program dukungan dari pusat. Mungkin di beberapa tempat, yang saya tahu, Pulau Kepala. Tentunya dukungan seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Harapan tersebut memperlihatkan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sebab, kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan tidak selalu dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Sejumlah pekerjaan membutuhkan tahapan, perencanaan teknis, dan dukungan pembiayaan lanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Rp106,46 Miliar untuk Infrastruktur Sumber Daya Air
Dukungan pembangunan melalui BWS Sumatera IV pada Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu modal penting bagi Natuna. Berdasarkan paparan dalam rapat, total alokasi APBN untuk kegiatan di Kabupaten Natuna mencapai Rp106.463.620.000 atau sekitar Rp106,46 miliar.
Anggaran tersebut mencakup pembangunan pengaman pantai, peningkatan embung dan jaringan irigasi, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
Porsi terbesar dialokasikan untuk pembangunan pengaman pantai Pulau Kepala tahap kedua, dengan anggaran Rp80.245.058.000 atau sekitar Rp80,25 miliar.
Pembangunan pengaman pantai memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan dinamika gelombang laut, sesuai dengan perencanaan teknis pekerjaan.
Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau terluar, keberadaan infrastruktur semacam ini bukan sekadar bangunan fisik. Perlindungan pantai merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan dan mendukung aktivitas masyarakat di wilayah yang berhadapan langsung dengan laut.
Meski demikian, pekerjaan tersebut belum berhenti pada tahap kedua. Dalam pemaparannya, Nedy Hidayat menyampaikan bahwa pembangunan direncanakan berlanjut ke tahap ketiga, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp121 miliar yang masih berstatus usulan.
Artinya, keberlanjutan pembangunan Pulau Kepala masih membutuhkan proses perencanaan dan dukungan anggaran berikutnya. Penyelesaian tahap berjalan menjadi bagian penting, tetapi kesiapan program lanjutan juga perlu diperhatikan agar pembangunan dapat dilakukan secara terarah.
Cen berharap kebutuhan tersebut mendapat perhatian dalam perencanaan pemerintah pusat untuk tahun-tahun mendatang. Koordinasi sejak awal dinilai penting agar kebutuhan daerah dapat diselaraskan dengan prioritas program dan kemampuan anggaran.
Dari Embung hingga Irigasi, Pertanian Membutuhkan Kepastian Air
Selain perlindungan pesisir, pengelolaan air untuk mendukung pertanian juga menjadi bagian dari agenda pembangunan Natuna.
Dalam alokasi tahun 2026, BWS Sumatera IV mencantumkan anggaran peningkatan Embung Daerah Irigasi Batubi sebesar Rp5,25 miliar. Selain itu, peningkatan Daerah Irigasi Batubi di Desa Batubi dan Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Barat, memperoleh anggaran Rp8,10 miliar.
Peningkatan Daerah Irigasi Tapau di Kecamatan Bunguran Tengah dialokasikan sebesar Rp468,62 juta, sedangkan Daerah Irigasi Payak di Kecamatan Serasan Timur memperoleh anggaran Rp3,20 miliar.
Kegiatan-kegiatan tersebut tercantum dalam program Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 yang pelaksanaannya berlanjut pada 2026.
Penguatan embung dan jaringan irigasi diharapkan membantu pengelolaan air untuk kebutuhan pertanian serta meningkatkan fungsi prasarana pengairan. Bagi sektor pertanian, keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung kegiatan produksi.
Dukungan juga diberikan melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), dengan alokasi Rp1,56 miliar untuk delapan lokasi di Kabupaten Natuna.
Di samping pembangunan dan peningkatan fasilitas, anggaran Rp7,64 miliar disiapkan untuk operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Kegiatan tersebut mencakup sungai dan pantai, embung dan mata air, air baku, serta jaringan irigasi.
Alokasi pemeliharaan ini menjadi bagian yang tidak kalah penting. Infrastruktur yang dibangun membutuhkan perawatan agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya. Tanpa pemeliharaan yang memadai, manfaat pembangunan berisiko berkurang seiring waktu.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan fisik, tetapi juga dari kemampuan menjaga fungsi infrastruktur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Memperjuangkan Keberlanjutan Program hingga 2029
Di luar program yang telah dialokasikan pada 2026, rapat sinkronisasi tersebut juga membahas kebutuhan pembangunan sumber daya air untuk periode Renstra 2027–2029.
Tahap perencanaan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan prioritas, terutama terkait perlindungan pantai, pengelolaan air, dan infrastruktur pendukung pertanian.
Namun, masuknya usulan ke dalam pembahasan belum berarti seluruh program otomatis memperoleh anggaran. Setiap rencana tetap membutuhkan kesiapan dokumen, pemenuhan persyaratan teknis, kesesuaian dengan prioritas kementerian, serta dukungan anggaran pemerintah pusat.
Karena itu, koordinasi antara Pemkab Natuna dan BWS Sumatera IV menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan pembangunan daerah disampaikan secara terarah dan didukung perencanaan yang memadai.
Cen Sui Lan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan BWS Sumatera IV. Ia berharap komunikasi dan kerja sama kedua pihak terus berjalan agar kebutuhan pembangunan Natuna dapat diperjuangkan dalam program berikutnya.
Bagi Natuna, tantangan pembangunan tidak hanya terletak pada jarak geografis dan kondisi wilayah kepulauan, tetapi juga pada kesinambungan program serta kemampuan memastikan setiap infrastruktur memberikan manfaat nyata.
Pengaman pantai dibutuhkan untuk mendukung perlindungan kawasan pesisir. Embung dan jaringan irigasi diperlukan untuk menunjang pengelolaan air. Sementara itu, pemeliharaan menjadi kunci agar fasilitas yang sudah dibangun tidak kehilangan fungsinya.
Dengan memperkuat koordinasi dan perencanaan lintas pemerintahan, Pemkab Natuna berharap pembangunan sumber daya air dapat berjalan secara berkesinambungan.
Pada akhirnya, pembangunan yang dibutuhkan Natuna bukan sekadar bertambahnya nilai anggaran atau panjangnya daftar proyek. Yang lebih penting adalah keberadaan infrastruktur yang menjawab kebutuhan wilayah, mendukung aktivitas masyarakat, dan memberikan manfaat yang bertahan hingga tahun-tahun mendatang.
Editor : Papi
