Natuna – Di wilayah perbatasan seperti Natuna, sinyal telepon seluler bukan sekadar urusan bisa menelepon atau mengirim pesan.
Ia menjadi jembatan komunikasi, akses informasi, penunjang pendidikan, hingga urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat yang hidup di pulau-pulau terluar Indonesia.
Namun, jembatan digital itu kini menghadapi persoalan. Di sejumlah kecamatan dan desa, kualitas jaringan seluler dilaporkan menurun. Kekuatan sinyal yang sebelumnya menjadi andalan masyarakat perlahan melemah, bahkan di beberapa titik layanan komunikasi tidak lagi berjalan optimal.
Persoalan ini mendapat perhatian serius Bupati Natuna, Cen Sui Lan. Ia mengungkapkan bahwa penurunan kualitas jaringan tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), khususnya pada program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Menurut Cen, pengurangan anggaran berdampak terhadap kapasitas pelayanan sejumlah menara telekomunikasi yang selama ini operasionalnya bergantung pada dukungan pembiayaan BAKTI.
“Penurunan kualitas ini merupakan imbas pengurangan anggaran secara internal di Kementerian Kominfo, khususnya pada pos anggaran BAKTI. Dampak langsung yang dirasakan daerah adalah pengurangan kapasitas pelayanan pada beberapa tower yang selama ini operasionalnya bergantung penuh pada subsidi BAKTI,” kata Cen Sui Lan saat memberikan penjelasan di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Selasa (10/11/2026).
Bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan, persoalan tersebut bukan perkara sederhana. Keterbatasan jaringan dapat menghambat komunikasi sehari-hari, pelayanan publik, kegiatan belajar, hingga aktivitas usaha yang semakin bergantung pada akses internet.
Kondisi itu menjadi semakin memprihatinkan karena Natuna merupakan daerah kepulauan di beranda utara Indonesia. Jarak antarpulau dan keterbatasan akses transportasi membuat jaringan telekomunikasi memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat dengan dunia luar.
Ketika Infrastruktur Digital Bergantung pada Subsidi
Cen menjelaskan, kebijakan efisiensi BAKTI juga berdampak pada keberlanjutan pembiayaan operasional sejumlah tower rintisan. Bahkan, menurutnya, terdapat rencana penghentian dukungan subsidi terhadap infrastruktur telekomunikasi yang selama ini melayani masyarakat.
Skema layanan yang dipertahankan kini lebih diarahkan pada pola komersial atau pembiayaan mandiri oleh konsumen. Sementara layanan yang sepenuhnya bergantung pada subsidi pemerintah tidak lagi mendapatkan dukungan seperti sebelumnya.
Situasi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, kebutuhan masyarakat terhadap jaringan komunikasi terus meningkat.
Di sisi lain, kemampuan daerah untuk mengambil alih seluruh beban operasional infrastruktur telekomunikasi tentu memiliki keterbatasan.
Karena itu, Pemkab Natuna berupaya mencari jalan agar masyarakat di wilayah terdampak tidak semakin kehilangan akses komunikasi.
Cen menyatakan, pemerintah daerah siap menjembatani pengajuan kembali kepada penyedia layanan maupun kementerian terkait apabila masyarakat di desa terdampak bersedia beralih ke skema layanan komersial.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang agar layanan telekomunikasi tetap berjalan, meskipun pola pembiayaannya mengalami perubahan.
Midai dan Wilayah Perbatasan Menanti Perhatian
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah Kecamatan Midai dan kawasan sekitarnya. Persoalan keterbatasan jaringan di wilayah tersebut, menurut Cen, bukanlah persoalan baru.
Pemerintah Kabupaten Natuna mengaku telah melakukan langkah administratif dengan menyampaikan surat dan membangun koordinasi lintas instansi, mulai dari tingkat provinsi hingga pemerintah pusat.
Cen juga telah meminta jajarannya memperkuat komunikasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi serta Badan Perbatasan Provinsi (BPP), agar persoalan jaringan di wilayah perbatasan segera mendapat tindak lanjut.
“Kami sudah menyurati dan berkoordinasi dengan lintas instansi di tingkat provinsi hingga pusat. Wilayah rawan kendala jaringan seperti Kecamatan Midai dan sekitarnya sudah menjadi perhatian lama, dan kami terus mendesak agar hak akses informasi masyarakat di wilayah ini diakomodasi secara maksimal,” ujarnya.
Ia menyadari operator telekomunikasi swasta memiliki pertimbangan bisnis dalam menentukan keberlanjutan layanan. Namun, menurutnya, kepentingan masyarakat di kawasan perbatasan tidak boleh hanya dilihat dari hitungan keuntungan usaha.
Sebab, pemerataan jaringan komunikasi juga menyangkut kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
Bagi Natuna, persoalan sinyal bukan semata urusan teknologi. Ada kehidupan masyarakat yang ikut bergantung pada kuat atau lemahnya jaringan. Ada anak-anak sekolah yang membutuhkan akses informasi, pelaku usaha yang memerlukan komunikasi dengan pelanggan, serta keluarga yang ingin tetap terhubung meski terpisah lautan.
Karena itu, perjuangan menjaga konektivitas digital di Natuna seharusnya tidak berhenti pada surat-menyurat dan koordinasi birokrasi. Dibutuhkan keputusan nyata agar masyarakat di pulau-pulau terluar tidak semakin tertinggal dalam memperoleh akses komunikasi.
Di beranda negeri ini, sinyal bukan sekadar deretan garis di layar telepon genggam. Ia adalah penghubung kehidupan, sekaligus salah satu bentuk kehadiran negara yang paling dekat dirasakan masyarakat.
Editor : Papi
