Bursakota.co.id, Aceh Timur – Mengantisipasi potensi banjir pada akhir tahun 2026, para keuchik di Kabupaten Aceh Timur meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) segera menyiapkan lumbung sembako tanggap darurat di setiap kecamatan rawan banjir.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi ketika bencana terjadi, terutama jika akses jalan terputus dan jaringan komunikasi terganggu.
Permintaan itu disampaikan menyusul imbauan pemerintah dan informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, termasuk banjir di sejumlah wilayah.
Ketua Forum Keuchik Kecamatan Indra Makmu, Romi Syahputra, Jumat (16/10/2026), mengatakan pengalaman banjir pada akhir 2025 harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Menurutnya, saat banjir melanda sejumlah desa, para keuchik harus bergerak cepat mendirikan dapur darurat untuk memenuhi kebutuhan makanan warga terdampak. Namun, keterbatasan pasokan sembako dari pemerintah kabupaten menjadi kendala serius dalam penanganan di lapangan.
“Ketika banjir datang, para keuchik harus bergerak cepat mendirikan dapur darurat untuk memastikan warga tetap mendapatkan makanan. Namun, saat akses jalan terputus dan komunikasi terganggu, pasokan sembako dari kabupaten tidak dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan warga secara cepat,” ujar Romi.
Ia mengungkapkan, dalam kondisi darurat tersebut, para keuchik terpaksa mencari bahan kebutuhan dapur umum dengan berutang di kedai-kedai milik warga setempat.
Pengadaan bahan pangan itu bahkan menelan biaya hingga puluhan juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
Ironisnya, dampak finansial dari penanganan bencana tersebut belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam sejumlah rapat keuchik, beberapa kepala desa mengaku masih menanggung utang pembelian kebutuhan dapur darurat akibat banjir sebelumnya.
“Kita tidak ingin kejadian serupa kembali terulang. Para keuchik tentu akan berupaya membantu masyarakat ketika bencana datang, tetapi penanganan bencana tidak seharusnya membebani keuchik dengan utang kepada pedagang karena kebutuhan dasar warga belum tersedia,” tegasnya.
Lumbung Sembako Dipusatkan di Setiap Kecamatan
Romi mengusulkan agar BPBD dan Dinas Sosial Aceh Timur membangun sistem lumbung sembako tanggap darurat yang dipusatkan di ibu kota setiap kecamatan, khususnya di wilayah yang memiliki risiko banjir tinggi.
Persediaan tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendukung operasional dapur umum di desa-desa terdampak, terutama pada hari-hari pertama setelah bencana terjadi.
Menurutnya, keberadaan stok logistik di tingkat kecamatan akan mempercepat penyaluran bantuan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada distribusi dari pusat kabupaten yang berpotensi terhambat akibat banjir.
“Lumbung sembako ini penting sebagai bentuk kesiapsiagaan. Ketika banjir terjadi, kecamatan sudah memiliki persediaan awal untuk membantu desa-desa terdampak tanpa harus menunggu distribusi dari kabupaten yang mungkin terkendala akses,” jelasnya.
Ia berharap persediaan darurat mencakup berbagai kebutuhan pangan pokok yang dapat segera diolah menjadi makanan bagi masyarakat terdampak.
Selain ketersediaan bahan pangan, pengelolaan stok, pendataan kebutuhan, serta mekanisme penyaluran bantuan juga harus diatur secara jelas dan terkoordinasi agar bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Jangan Menunggu Banjir Baru Bergerak
Lebih lanjut, Romi menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus dilakukan sebelum banjir melanda, bukan setelah masyarakat mulai kesulitan mendapatkan bahan makanan.
Ia meminta pemerintah kabupaten melalui BPBD dan Dinas Sosial segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan serta para keuchik untuk memetakan wilayah rawan banjir, memperkirakan kebutuhan logistik, dan memastikan ketersediaan stok sembako darurat.
Menurutnya, pengalaman banjir di Aceh Timur pada akhir 2025 semestinya menjadi bahan evaluasi bersama agar penanganan bencana berikutnya berjalan lebih terencana, cepat, dan tidak membebani pemerintah desa.
Romi berharap usulan tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah sehingga masyarakat memiliki jaminan ketersediaan pangan ketika bencana kembali terjadi.
“Jangan sampai ketika banjir datang, masyarakat kesulitan mendapatkan makanan, sementara para keuchik kembali harus berutang demi memenuhi kebutuhan dapur darurat. Persiapan harus dilakukan sekarang agar penanganan bencana lebih cepat dan terkoordinasi,” pungkasnya.
Kesiapsiagaan logistik sejak dini diharapkan menjadi langkah konkret untuk melindungi masyarakat Aceh Timur dari dampak banjir sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.(Hasbi)
