Natuna – Di awal tahun 2025, keluhan masyarakat Kabupaten Natuna kian menguat. Isinya satu, tingginya angka pengangguran dan melemahnya roda ekonomi daerah.
Banyak warga merasa kehidupan mereka semakin sulit, terutama setelah tenaga honorer dirumahkan tanpa solusi nyata dari pemerintah.
Keluhan itu disuarakan oleh Bahrudin (52), warga Ranai Kota. Ia sebelumnya bekerja sebagai honorer di salah satu instansi pemerintahan. Kini, ia mengaku tidak punya lagi penghasilan tetap.
“Kami dirumahkan, tapi pemerintah tidak ada sama sekali tindakan atau solusi untuk kami. Memang tanggung jawab keluarga itu ada di kepala keluarga, tapi kalau pemerintah tidak berbuat apa-apa, terus untuk apa ada pemerintahan?” tegasnya penuh emosi, Selasa (20/5/2025).
Bahrudin mengaku kecewa karena hingga saat ini, belum ada upaya konkret dari pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bupati Cen Sui Lan dan Wakil Bupati Jarmin Sidik untuk mengurangi angka pengangguran atau menciptakan lapangan kerja baru.
Ia pun merasa, dirinya hanyalah satu dari banyak warga lain yang mungkin memilih diam dalam keterpurukan.
“Mungkin banyak yang enggan bicara, tapi kami ini hidup di kampung, bukan di kota besar. Kalau nggak kerja, ya makan dari mana? Anak tetap harus sekolah, listrik dan air tetap harus dibayar,” tambahnya lirih.
Ekonomi Lesu, Pantai Sepi
Keluhan serupa datang dari Supar (34), seorang pedagang di kawasan wisata Pantai Tanjung. Ia mengaku sejak awal tahun ini, lapaknya semakin sepi dari pengunjung. Hari-hari berlalu tanpa transaksi yang berarti.
“Kalau dulu, untuk balikin modal gampang. Sekarang, jangankan balik modal, yang ada malah rugi,” keluh Supar sambil menata barang dagangannya yang masih utuh dari pagi.
Supar menyebut, ekonomi di Natuna sangat bergantung pada perputaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketika gaji pegawai cair, ekonomi masyarakat pun ikut bergerak. Namun kini, banyak pegawai honorer kehilangan pekerjaan, proyek-proyek tersendat, dan daya beli masyarakat menurun drastis.
“APBD itu nyawa ekonomi kami, bang. Kalau gaji pegawai macet, ya semuanya ikut mandek. Sekarang banyak yang nganggur, banyak juga yang belum gajian. Jadi ya seperti ini, mati pelan-pelan,” katanya.
Sebagai masyarakat kecil, Supar berharap pemerintah daerah mengambil langkah tegas dan cepat untuk mengatasi kondisi ini.
“Saya ini orang awam, nggak paham soal kebijakan. Tapi yang saya tahu, ekonomi tahun ini luar biasa turun. Pemerintah harus cari solusi, jangan biarkan kami begini terus,” pungkasnya.
Harapan di Tengah Kelesuan
Di tengah suara-suara pilu itu, satu harapan masih menggantung: agar Pemkab Natuna benar-benar hadir di tengah rakyat, bukan hanya dalam pidato atau peresmian proyek.
Masyarakat menanti kebijakan nyata yang bisa membuka lapangan kerja baru, menghidupkan kembali sektor ekonomi rakyat, dan memastikan tidak ada lagi keluarga yang terabaikan.
Ekonomi Natuna tak bisa hanya bergantung pada dana pusat. Diperlukan inovasi, program padat karya, dan penguatan sektor riil seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata.
Sebab, jika tidak segera ditangani, angka pengangguran bukan hanya soal statistik tapi soal perut, masa depan anak-anak, dan martabat keluarga.(put)
Editor : Papi
