Natuna – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan perkotaan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Nusa Natuna.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman sebagai bagian dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam kegiatan tersebut, tim BPKP tidak hanya melakukan pemeriksaan administrasi, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi eksisting infrastruktur SPAM yang dimiliki PDAM Tirta Nusa Natuna, termasuk meninjau reservoir di Bukit Berangin.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani SE, mengungkapkan bahwa hasil peninjauan menunjukkan masih tingginya tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan layanan air bersih di Natuna.
“Kami turun langsung ke reservoir untuk melihat kondisi yang ada. Dari hasil pengamatan, sebagian besar masih terjadi kebocoran atau NRW yang sangat tinggi. Ini tentu berkaitan dengan efektivitas kinerja BUMD sendiri, yakni PDAM Tirta Nusa Natuna,” ujarnya di lokasi reservoir PDAM Tirta Nusa pada Kamis (25/06/2026).
Menurut Ramadhani, evaluasi yang dilakukan bertujuan memberikan gambaran kondisi riil sekaligus menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi manajemen PDAM maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan air minum kepada masyarakat.
BPKP juga mencatat adanya dukungan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Provinsi Kepulauan Riau yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, infrastruktur tersebut masih membutuhkan dukungan pembangunan lanjutan berupa jaringan distribusi ke pelanggan yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2027.
“Untuk jaringan ke intake sudah selesai, tetapi belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena masih harus menunggu pembangunan jaringan distribusi ke pelanggan yang direncanakan pada 2027,” jelasnya.
Selain tingginya tingkat kebocoran, BPKP juga menyoroti kondisi aset dan fasilitas SPAM yang dinilai belum memenuhi standar ideal penyediaan air minum. Berdasarkan hasil evaluasi, air yang dialirkan dari intake menuju reservoir belum melalui proses pengolahan secara memadai sebelum didistribusikan kepada pelanggan.
Menurut Ramadhani, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan jaringan perpipaan hingga gangguan pada meter sambungan rumah akibat masih terbawanya material dan kotoran dalam aliran air.
“Secara standar, air yang berasal dari intake menuju reservoir seharusnya melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Dari informasi yang kami peroleh, air yang ada saat ini masih langsung didistribusikan sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan pada pipa maupun meter pelanggan karena masih terdapat material yang belum tersaring dengan baik,” katanya.
Ia memperkirakan peningkatan layanan air bersih secara signifikan baru akan terlihat setelah seluruh rangkaian proyek pembangunan sistem penyediaan air minum, termasuk pembangunan instalasi dan jaringan distribusi, selesai dilaksanakan.
“Dengan adanya pembangunan jaringan ke intake dan rencana pembangunan jaringan distribusi, kami memprediksi peningkatan layanan air bersih di Natuna akan lebih terasa setelah seluruh pekerjaan tersebut selesai, sekitar tahun 2028,” ujarnya.
Ramadhani menegaskan bahwa evaluasi SPAM yang dilakukan di Natuna merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan secara serentak oleh BPKP di seluruh Indonesia terhadap badan usaha milik daerah penyedia layanan air minum.
“Ini merupakan program dari pusat. Seluruh BPKP di Indonesia secara bersamaan turun ke masing-masing BUMD air minum untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan air sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, khususnya Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pemilik perusahaan daerah, untuk memberikan dukungan terhadap upaya perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Nusa.
Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Nusa Natuna, Zaharuddin, menyambut baik pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BPKP. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk mengukur kinerja perusahaan sekaligus mengidentifikasi berbagai kelemahan yang perlu dibenahi.
“Evaluasi ini sangat bermanfaat karena membantu kami melihat capaian kerja selama setahun terakhir, menemukan kelemahan yang ada, serta mendapatkan rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa tim BPKP sengaja diajak meninjau langsung reservoir di Bukit Berangin agar dapat melihat secara nyata kondisi SPAM yang dimiliki Natuna, yang menurutnya memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain.
“Kami ingin BPKP melihat langsung kondisi riil aset dan infrastruktur yang kami miliki. Sistem penyediaan air minum di Natuna memiliki tantangan tersendiri dibandingkan daerah lain,” katanya.
Terkait tingginya NRW, Zaharuddin mengakui bahwa persoalan tersebut menjadi tantangan besar bagi perusahaan.
Menurutnya, keterbatasan fasilitas pendukung, termasuk belum tersedianya meter induk serta kondisi jaringan perpipaan yang sudah tua dan tipis, menyebabkan kebocoran terjadi di banyak titik.
“Untuk menurunkan NRW sangat sulit karena kami belum memiliki meter induk dan kondisi jaringan yang ada saat ini sudah sangat terbatas. Kebocoran terjadi di banyak tempat dan solusi yang paling memungkinkan adalah mengganti jaringan dengan yang baru,” jelasnya.
Karena itu, PDAM Tirta Nusa bersama Pemerintah Kabupaten Natuna saat ini tengah berupaya melengkapi berbagai persyaratan Readiness Criteria (RC) guna mendukung pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) secara lengkap yang direncanakan pada tahun 2027.
Zaharuddin berharap hasil evaluasi BPKP dapat menjadi barometer bagi upaya pembenahan perusahaan yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur.
“Sejak kabupaten ini berdiri, fasilitas yang kami miliki masih sangat sederhana. Sementara jumlah penduduk terus bertambah dan pembangunan terus berkembang. Karena itu kami berharap adanya dukungan semua pihak untuk memperbaiki kondisi ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perbaikan layanan air minum tidak bisa dilepaskan dari pembenahan infrastruktur dasar yang menjadi tulang punggung operasional perusahaan.
“Kalau mau sehatnya PDAM itu, harus sehat dulu fisiknya,” pungkasnya. (Bk/Dika)
