Bursakota.co.id, Natuna – Bupati Natuna Wan Siswandi menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di ruang rapat cempaka putih rumah Dinas Bupati Karimun, Senin (19/09/2022).
Dalam rakor tersebut diikuti oleh seluruh Bupati / Walikota Se Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan pimpin oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Gubernur Kepulauan Riau Heri Mokhrizal.
Dalam kesempatan tersebut, Mokhrizal menyampaikan bahwa, penanganan inflasi yang terjadi di Kepri dan Daerah Kabupaten/Kota di Kepri khususnya harus mendapat perhatian khusus.
“Saya meminta Bupati/Wali Kota memperhatikan produk pangan strategis yang sensitif terjadinya inflasi seperti cabe, bawang merah dan lain-lain, dan segera mengambil langkah-langkah strategis,”ujar Heri.
Selain itu, Heri Mokhrizal menyampaikan menyalurkan Dana DAK dan Dana Pembantu, Dana Desa yang mendapat hambatan segera harus di selesaikan.
“Mengenai penyaluran dana DAK, Dana Pembantu dan Dana Desa yang masih terhambat harus segera kita cari solusinya agar masalah ini segera terselesaikan selian itu masalah Bantuan Sosial 2 persen dari Dana Transfer Umum sebagaimana amanat PMK Nomor 134/PMK.07/2022. Agar benar-benar dilaksanakan dalam 3 bulan ini, dan khusus Natuna 2 persen, “terangnya.
Asisten Pemerintah dan Kesra Gubernur Kepulauan Riau Heri Mokhrizal juga menyampaikan mengenai penambahan bulan imunisasi dan melakukan perhatian masalah pecepatan digitalisasi keuangan.
“Kita akan melakukan penambahan Bulan Imunisasi sampai akhir bulan September agar betul-betul di laksanakan Bupati/Wali Kota mengingat masih ada beberapa Kabupaten/Kota yg belum 100%, hingga saat ini Natuna sudah 94% , selain itu masalah pecepatan digitalisasi keuangan agar menjadi perhatian Kepala Daerah bersama TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah),”pungkasnya.
Diakhir kata sambutannya Heri Mokhrizal selaku pimpinan rapat menyampaikan, terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri arahan gubernur agar di perhatikan karena penyerapan anggaran terkait belanja penggunaan produk dalam negeri dipercepat dengan mendorong Katalog Lokal.
“Semua belanja daerah menggunakan katalog lokal, dan Bupati/Wali Kota harus mendorong UMKM dan usaha lokal mendaftar pada UKPBJ untuk menjadi vendor di katalog lokal,”tutupnya.(Bk/Dika)
