Natuna – Semangat perjuangan pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (PKKNA) kembali bergelora.
Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) menggelar pertemuan bersama Anggota DPD RI Dapil Kepulauan Riau, Ria Saptarika, di Kampus STAI Natuna, Komplek Masjid Agung Natuna, Senin (14/10/2025) malam.
Pertemuan yang dihadiri para pengurus dan tokoh perjuangan itu menjadi ajang konsolidasi dan pemantapan langkah menuju terwujudnya provinsi baru di wilayah paling utara Indonesia tersebut.
Ketua BP3K2NA, Dr. H. Umar Natuna, M.Pd.I., mengulas perjalanan panjang perjuangan pembentukan provinsi yang telah digelorakan sejak bertahun-tahun lalu.
“Insya Allah, pada akhir November nanti kami akan melakukan audiensi dengan Komisi II DPR RI untuk memperjuangkan percepatan realisasi pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas,” ujarnya penuh semangat.
Menurut Umar, perjuangan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan panggilan moral dan tanggung jawab sejarah untuk menghadirkan keadilan pembangunan di wilayah perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan kewenangan.
Sementara itu, Ria Saptarika dalam arahannya menegaskan bahwa perjuangan ini memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya UU Nomor 18 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pemerintah terkait pembentukan daerah otonomi baru.
“Natuna dan Anambas memiliki posisi sangat strategis di garis depan NKRI, berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga. Posisi ini vital bagi pertahanan negara sekaligus pengembangan ekonomi maritim nasional,” jelasnya.
Ria juga menyoroti berbagai kendala yang dihadapi masyarakat perbatasan, seperti ketimpangan fiskal, tingginya biaya logistik, hingga terbatasnya kewenangan daerah terhadap pengelolaan laut.
“Dengan adanya provinsi baru, kita harapkan pelayanan publik lebih dekat, pembangunan lebih cepat, dan pemerintahan daerah berjalan lebih efektif serta efisien,” tambahnya.
Menutup pertemuan, para peserta sepakat bahwa perjuangan pembentukan provinsi bukan sekadar cita-cita, melainkan amanah masyarakat perbatasan untuk menegakkan marwah dan kemandirian daerah.
“Ini bukan hanya perjuangan administratif, tapi perjuangan harga diri daerah perbatasan. Kami ingin Natuna dan Anambas menjadi benteng marwah bangsa di utara Nusantara,” tegas H. Kartubi, S.E., M.E.I., Ketua III BP3K2NA.
Pertemuan malam itu ditutup dengan seruan kebersamaan dan doa bersama agar perjuangan menuju Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas mendapat restu, dukungan, dan kekuatan dari seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah pusat.
Editor : Papi
