Bursakota.co.id, Tanjungpinang – DPRD Kota Tanjungpinang menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan (PP) APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2022 di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Jumat (16/06).
Paripurna tersebut, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni didampingi Wakil Ketua Hendra Jaya serta dihadiri oleh Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP., M.M.
Dalam rapat paripurna ini sebanyak 7 fraksi menyampaikan pendapat terhadap Ranperda tersebut untuk dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Adapun ke tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum itu yakni Supriono dari fraksi PDI-Perjuangan, Dasril (Golkar), Ria Ukur Rindu Tondang (NasDem), Maiyanti (Gerindra), Nasrul (PKS), Diki Novalino dari fraksi (Demokrat), dan Rini Pratiwi dari fraksi (PKB).
Usai melakukan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2022, DPRD Tanjungpinang melanjutkan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang tahun 2022.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tanjungpinang, Rahma mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua fraksi di DPRD atas penyampaian pandum.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada fraksi PDI-Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem dan fraksi lainnya yang sudah memberikan apresiasi terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun 2022.
“Tentunya dukungan-dukungan dari fraksi ini akan terus kami perlukan, sehingga harapan fraksi-fraksi agar pemko dapat mempertahankan opini WTP dimasa yang akan datang dan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah serta kekurangan dan kelemahan dapat diperbaiki dan dioptimalkan lagi,” harapnya.
Rahma menilai semua padangan, pendapat saran serta kritik membangun yang disampaikan seluruh fraksi tentunya akan menjadi bahan pembahasan lebih dalam pada tahapan betikutnya.
“Masukan dan saran dalam percepatan penetapan Perda nanti akan kami harapkan untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik, efektif, efisien transparan dan akuntabel,” tutupnya.
Editor : Dika
