Bursakota.co.id, Sulawesi Tenggara – Buton – Mantan Pj Bupati Buton, Drs. Basiran, M.Si menulis surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.
Melalui surat terbuka itu meminta agar Presiden Prabowo mengembalikan pabrik Aspal Buton ke tanah Buton itu sendiri, bukan di Karawang, Jawa Barat.
Berikut surat terbuka Basiran kepada presiden Republik indonesia Prabowo Subianto
Kepada Yth.
Bapak H. Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia
di Jakarta
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Bapak Presiden yang saya hormati
Perkenalkan, nama saya Basiran. Saya adalah seorang Putra Daerah Buton Sulawesi Tenggara dan pernah diberi tugas oleh Negara menjadi Penjabat Bupati Buton (periode 2022-2023).
Saya menulis surat ini dengan rasa prihatin yang mendalam serta tanggung jawab moral terhadap masa depan tanah kelahiran saya dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Pada tanggal 27 September 2022, saya ikut mendampingi Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo, saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi tambang Aspal Buton di Kabupaten Buton. Di hadapan kami semua dan para Wartawan, beliau menegaskan komitmen besar: “Buton harus menjadi Pusat Industri Aspal, bukan sekadar lokasi tambang.” Beliau bahkan memerintahkan untuk segera menghentikan impor aspal dan menghidupkan kembali pabrik-pabrik yang mangkrak di Buton.
Namun, kabar mengenai Groundbreaking 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Bapak Presiden pada 29 April 2026 melalui Badan Pengelola Investasi Danantara sangat melukai rasa keadilan kami. Dari 13 proyek tersebut, hampir semua hilirisasi mineral ditempatkan di daerah penghasil—kecuali satu, yaitu Proyek “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton”, justru ditempatkan di Karawang, Jawa Barat.
Bapak Presiden yang kami muliakan
Kebijakan ini sangat tidak masuk akal dan bertentangan dengan semangat hilirisasi yang sering Bapak sampaikan mengenai kemandirian bangsa dan pemerataan ekonomi:
Janji Hilirisasi dengan Menempatkan pabrik di Karawang berarti menjadikan Buton kembali hanya sebagai penonton yang dikeruk kekayaan alamnya, sementara nilai tambah industri, dalam bentuk pajak (PAD), dan lapangan kerja dinikmati oleh Masyarakat di Daerah lain. Sedangkan Generasi Muda Buton dipaksa oleh keadaan dengan sulitnya mencari pekerjaan di Pulau Buton, sehingga kebanyakan merantau ke Daerah lain, seperti ke Papua, Maluku dan Kalimantan.
Selain itu jika alasan Logistik adalah merupakan alasan yang dipaksakan: Misalnya Alasan efisiensi logistik karena dekat dengan jalan tol di Jawa adalah logika yang keliru. Karena Kebutuhan aspal nasional tersebar dari Sabang sampai Merauke. Membawa bahan baku dari Buton ke Jawa Barat, lalu mengirimnya kembali ke Wilayah Indonesia Tengah dan Timur yang membutuhkan Aspal Buton tersebar di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali dan Nusa Tenggara untuk pembangunan jalan nasional, jalan Provinsi, jalan Kab/Kota dan jalan Desa adalah inefisiensi yang nyata. Posisi Pulau Buton sangat strategis berada di posisi strategis nasional untuk ke Wilayah Barat dan Timur Indonesia.
Kemudian hal tersebut juga akan Mematikan Potensi Lokal, karena di Buton terdapat aset infrastruktur dan pabrik milik BUMN (seperti milik PT WIKA) yang sudah ada namun belum dioptimalkan dan Pabrik tersebut sudah lama dibangun bahkan Bapak Jokowi pernah melihat langsung saat berkunjung di Pulau Buton tahun 2022. Selain itu ada pula Pabrik Aspal Buton milik Swasta Nasional, yaitu PT KPA yang memproduksi Aspal ekstraksi dan sudah pernah digunakan sebagai bahan pengaspalan jalan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pengaspalan Jalan di IKN Kaltim, dan saat ini berhenti berproduksi bahkan telah merumahkan karyawannya sejak tahun 2025.
Bapak Presiden Yang saya Muliakan
Dalam keadaaan seperti yang saya jelaskan diatas, mengapa pemerintah justru membangun fasilitas baru di Karawang daripada memperkuat industri di lokasi sumber daya di Buton ?
Kami, generasi Buton, sangat mendukung visi Bapak untuk membawa Indonesia mandiri melalui hilirisasi. Namun, hilirisasi tanpa keadilan bagi daerah penghasil adalah eksploitasi. Kami khawatir, jika kebijakan ini tetap dipaksakan, akan muncul mosi tidak percaya dan penolakan masif dari masyarakat di daerah tambang karena merasa hak ekonominya dirampas.
Oleh karena itu, melalui surat terbuka ini, saya memohon kepada Bapak Presiden untuk:
Meninjau kembali keputusan Danantara terkait lokasi pembangunan fasilitas produksi Aspal Buton di Karawang Jawa Barat.
Dan sangat berharap kiranya dapat Mengembalikan pusat industri pengolahan aspal (full extraction) ke Pulau Buton atau di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana komitmen awal pemerintah pusat. Dan perlu diketahui bahwa atas dukungan dan Bantuan Fasilitasi Kementerian ATR/BPN pada tahun 2023 telah ada RDTR Kawasan Industri Pertambangan Lasalimu Kab Buton untuk mendukung Rencana Kebijakan Hilirisasi Aspal Buton di Wilayah Kabupaten Buton, dan RDTR tersebut telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Buton.
Bapak Presiden yang saya Hormati dan banggakan Jangan biarkan Buton hanya mewariskan lubang tambang bagi anak cucu kami, sementara kemegahan industrinya dibangun di tempat lain. Masyarakat Indonesia yang tinggal di Pulau Buton khususnya dan Sulawesi Tenggara pada umumnya sangat berharap menjadi bagian yang merasakan mendapatkan lapangan pekerjaan dengan hadirnya Program Hilirisasi Aspal Buton di Daerah Sulawesi Tenggara.
Demikian surat ini saya sampaikan dengan penuh harapan. Semoga Bapak Presiden senantiasa diberikan kekuatan untuk memimpin bangsa ini menuju Indonesia yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya.
Hormat saya,
Drs. Basiran, M.Si.
Putra Daerah Buton / Penjabat Bupati Buton 2022-2023
