Tanjungpinang – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Natuna–Anambas, Marzuki, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan, khususnya nelayan, baik di Kabupaten Natuna maupun Kabupaten Kepulauan Anambas.
Penegasan tersebut disampaikan Marzuki di sela-sela rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Senin (19/1/2026).
Ia mengungkapkan, salah satu aspirasi utama yang diserap saat kegiatan reses adalah revitalisasi tambatan perahu nelayan di Sabang Muduk, Kecamatan Midai, serta pembangunan tambatan perahu nelayan di Desa Batu Berlian. Menurutnya, keberadaan tambatan perahu yang layak merupakan kebutuhan mendasar bagi nelayan dalam menunjang aktivitas melaut.
“Tambatan perahu ini bukan hanya soal fasilitas sandar, tetapi juga menyangkut keselamatan nelayan dan kelancaran aktivitas melaut. Aspirasi ini menjadi perhatian serius kami,” ujar Marzuki.
Ia menjelaskan, kondisi tambatan perahu nelayan di Sabang Muduk saat ini membutuhkan revitalisasi agar lebih aman dan layak digunakan. Sementara itu, nelayan di Desa Batu Berlian masih sangat membutuhkan pembangunan tambatan perahu baru untuk menunjang aktivitas ekonomi sehari-hari.
Selain memperjuangkan aspirasi masyarakat Natuna, Marzuki menegaskan bahwa usulan pembangunan dari Kabupaten Kepulauan Anambas juga menjadi perhatian dan prioritas perjuangannya di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
Menurutnya, Natuna dan Anambas merupakan satu kesatuan wilayah kepulauan yang harus mendapatkan perlakuan pembangunan secara adil dan merata.
“Aspirasi dari Anambas juga kami kawal dan perjuangkan di tingkat provinsi. Tidak ada perbedaan antara Natuna dan Anambas, semuanya kami dorong agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah,” tegasnya.
Marzuki menambahkan, seluruh aspirasi tersebut telah dimasukkan ke dalam laporan resmi hasil reses dan akan terus dikawal agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui perangkat daerah terkait.
“Kami berkomitmen mengawal usulan-usulan ini agar tidak berhenti di laporan. Nelayan adalah tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir, sehingga fasilitas pendukungnya harus menjadi prioritas pembangunan,” katanya.
Ia juga menilai pemerataan pembangunan infrastruktur kemaritiman di wilayah kepulauan seperti Natuna dan Anambas memiliki peran strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam memperkuat kawasan perbatasan negara.
“Komitmen kami jelas, aspirasi masyarakat pesisir harus diwujudkan dalam pembangunan nyata, baik di Natuna maupun di Anambas,” tutup Marzuki.
Pernyataan tersebut menegaskan peran DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Dapil Natuna–Anambas dalam mendorong pembangunan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat kepulauan, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Editor : Papi
