Tanjungpinang, 6 April 2026 — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 sebagai forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan 2027 yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Wan Seri Beni ini menjadi titik krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, dengan menekankan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta penajaman program prioritas.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus adaptif terhadap dinamika global.
“RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Ansar.
Fokus Besar: Pendidikan, Kesehatan, hingga Ekonomi Rakyat
Ansar memaparkan sejumlah prioritas utama, mulai dari penguatan sumber daya manusia hingga percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sektor pendidikan, pemerintah akan memperluas beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, memperkuat pendidikan vokasi, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sementara di bidang kesehatan, fokus diarahkan pada peningkatan layanan melalui program beasiswa kedokteran, jaminan kesehatan daerah, serta penguatan fasilitas rumah sakit.
Pada sektor ekonomi, Pemprov Kepri tetap mengandalkan penguatan UMKM dan pelaku usaha melalui subsidi margin bunga nol persen, serta dukungan bagi petani dan nelayan.
Tak kalah penting, pembangunan infrastruktur juga terus didorong, mulai dari konektivitas antarwilayah, program listrik desa “Kepri Terang”, penyediaan air bersih, hingga penataan kawasan permukiman.
Ansar juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial, termasuk jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan, petani, dan pekerja informal, serta insentif bagi perangkat desa dan kader masyarakat.
Capaian Positif: Ekonomi Tumbuh, Stunting Turun
Dalam paparannya, Ansar turut menyoroti capaian pembangunan daerah yang dinilai cukup progresif. Prevalensi stunting di Kepri berhasil ditekan hingga 15 persen, sementara cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98,43 persen.
Selain itu, Pemprov Kepri juga terus mendorong pelestarian budaya melalui revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional.
Apresiasi Pusat: Kinerja Kepri Masuk Papan Atas Nasional
Dalam sambutannya secara virtual, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi atas kinerja pembangunan Kepri yang dinilai impresif di tingkat nasional.
Ia mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 7,89 persen, menempatkannya di peringkat keempat nasional, dengan inflasi terkendali di angka 3,54 persen.
Bahkan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 17,36 persen, menunjukkan potensi kuat wilayah kepulauan dalam mendorong pertumbuhan.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga tercatat tinggi, yakni 80,53.
Namun demikian, Bima mengingatkan agar pemerintah daerah mengoptimalkan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi lebih merata.
“Kekompakan adalah kunci untuk mempertahankan capaian yang sudah baik ini,” tegasnya.
Tantangan Global dan Agenda Nasional
Bima juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan, mulai dari ketegangan geopolitik global hingga potensi kenaikan harga energi.
Ia menekankan pentingnya peran daerah dalam mendukung target Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, dengan empat kunci utama: konsistensi visi, kemandirian ekonomi, kepemimpinan efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Selain itu, ia mendorong penguatan program prioritas nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.
Musrenbang Bukan Sekadar Formalitas
Menutup arahannya, Bima menegaskan bahwa Musrenbang harus menjadi ruang nyata untuk menyerap aspirasi masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial.
“Perencanaan pembangunan harus selaras antara pusat dan daerah, serta membuka ruang inovasi agar mampu menjawab tantangan ke depan,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, Pemprov Kepri juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota atas capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Musrenbang ini turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, anggota legislatif, kepala daerah se-Kepri, hingga tokoh masyarakat, menandai kuatnya komitmen kolaboratif dalam merancang masa depan pembangunan Kepulauan Riau.
Editor: Papi
