Natuna – Bupati Natuna, Wan Siswandi kembali hadir dan membuka langsung Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2022. Kali ini Wan Siswandi membuka Musrenbang di Kecamatan Batubi, Selasa (8/2) di Aula Kantor Desa Gunung Putri.
Tidak seperti pada pembukaan Musrenbang sebelumnya, kegiatan kali ini dihadiri oleh Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar, Ketua Komisi II, Marzuki dan beberapa anggota DPRD Natuna dapil 3. Turut serta juga dalam rombongan, segenap Kepala OPD Natuna untuk mencatat dan menampung aspirasi masyarakat melalui Musrenbang ini.
Dalam sambutannya, Wan Siswandi menegaskan bahwa kondisi keuangan masa pandemi ini sangat berpengaruh besar terhadap APBD Natuna, sehingga dirinya memohon maklum kepada masyarakat karena minimnya anggaran ini.
“Namun demikian, saya mohon kepada Bapeda untuk menaikan anggaran dikecamatan Bunguran Batubi ini,” perintah Wan Siswandi.
Melihat kondisi Bunguran Batubi yang mayoritas masyarakat sebagai petani, Wan Siswandi meminta Dinas terkait untuk memprioritaskan kebutuhan para petani seperti pengadaan bibit dan pupuk.
“Karena kita optimis Batubi ini bisa menjadi penghasil sayur mayur dan bahkan padi. Sehingga perekonomian masyarakat kita petani bisa meningkat,” harapnya.
Seperti pada Musrenbang sebelumnya, Wan Siswandi meminta kepada DPRD dapil 3 untuk menuangkan sebagian pokok-pokok fikiran mereka untuk penerangan lampu jalan di Kecamatan Batubi ini.
Selain itu, Wan Siswandi juga menyinggung terkait program dirinya untuk membuat jalan dua jalur dan pemasangan lampu sepanjang jalan di pusat kota Ranai. Menurutnya hal ini diharapkan agar kota Ranai menjadi lebih baik lagi dari sebuah ibukota kabupaten.
“Selain itu, perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah Natuna melalui dinas terkait mengadakan gelar budaya pada tiap malam Minggu di Pantai Piwang. Saya berharap dari Kecamatan Batubi juga dapat menampilkan kesenian daerah untuk tampil di Pantai Piwang,” ungkap Wan Siswandi.
Usai dibuka secara resmi oleh Bupati Natuna, Musrenbang kecamatan Bunguran Batubi tahun 2022 berlangsung dengan didahului dengan permintaan dari Anggota DPRD Natuna, Lamhot Sijabat terkait kejelasan tanah milik warga yang berstatus HPK yang masih dalam proses kepengurusan.***(Advetorial)
