Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna memastikan kesiapan penuh dalam menyambut pembangunan Sekolah Rakyat yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemda fokus menyiapkan lahan serta melaksanakan land clearing sebagai salah satu syarat utama.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Natuna, Agus Supardi mengungkapkan, Bupati Natuna telah menginstruksikan agar lahan pembangunan Sekolah Rakyat memanfaatkan area di sekitar Masjid Agung. Lahan tersebut dinilai memenuhi ketentuan karena sudah memiliki legalitas yang jelas.
“Kepemilikan lahan adalah syarat mutlak. Alhamdulillah, lahan kita cukup luas, satu hamparan, dan titik koordinatnya juga sudah sesuai dengan hasil verifikasi BPN pusat,” jelasnya pada Senin (25/08/2025).
Dalam proses verifikasi di Jakarta, banyak daerah lain terpaksa gugur lantaran lahan masih atas nama pemilik lama dan belum dilakukan balik nama. Berbeda dengan Natuna, dokumen kepemilikan lahan telah sah sehingga dinyatakan lolos. Lahan yang disiapkan juga sesuai standar pemerintah pusat, yakni sekitar 12 hektare.
Selain kepastian lahan, Pemkab Natuna juga berkewajiban menyiapkan berbagai dokumen teknis, mulai dari analisa rawan bencana hingga laporan topografi. Sementara untuk pekerjaan fisik awal berupa land clearing, Dinas PUPR telah mengajukan anggaran ke TAPD Kabupaten Natuna dan akan dialokasikan secara bertahap.
“Untuk land clearing, perhitungannya sekitar Rp20 ribu per meter. Pengerjaan akan menggunakan alat berat agar lebih cepat. Anggarannya akan kita masukkan ke APBD Perubahan 2025, kemudian dilanjutkan di APBD murni 2026 sesuai kemampuan keuangan daerah,” terang Agus Supardi.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu prioritas penting bagi daerah. Ia memastikan pemerintah daerah akan mendukung penuh segala tahapan agar program tersebut benar-benar terwujud.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi generasi kita. Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak Natuna akan mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, tidak kalah dengan daerah lain. Kami tidak ingin ada lagi kendala administratif yang menghambat, karena ini menyangkut masa depan putra-putri kita,” tegas Cen Sui Lan.
Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Natuna dijadwalkan dimulai pada tahun 2026, setelah seluruh persyaratan dan tahapan teknis diselesaikan.
“Kami ingin memastikan semua proses berjalan lancar sehingga pembangunan Sekolah Rakyat benar-benar bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat Natuna, khususnya generasi muda di wilayah perbatasan,” tutup Bupati. (Bk/Dika)
