Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil langkah tegas dalam menindaklanjuti sengketa batas wilayah antara Desa Pengadah dan Desa Teluk Buton dengan menggelar rapat koordinasi yang berlangsung pada Senin, 7 Juli 2025, bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna.
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, yang menekankan urgensi penyelesaian batas wilayah secara adil dan tidak berlarut-larut.
Dalam arahannya, Jarmin menegaskan bahwa Pemerintah Daerah hadir bukan untuk memihak, melainkan menjadi fasilitator yang menjembatani kedua pihak agar persoalan ini diselesaikan secara bermartabat.
“Sengketa batas desa tidak boleh dibiarkan berlarut. Pemerintah Daerah hadir sebagai penengah agar setiap keputusan diambil berdasarkan data, hukum, dan musyawarah yang melibatkan masyarakat,” tegas Wakil Bupati Jarmin.
Paparan Data dan Dialog Terbuka
Dalam suasana rapat yang berlangsung terbuka dan konstruktif, kedua pihak perwakilan Desa Pengadah dan Desa Teluk Buton dipersilakan menyampaikan pandangan mereka.
Masing-masing membawa dokumen pendukung, seperti peta wilayah, catatan administratif, dan hasil kesepakatan sebelumnya.
Ketua II DPRD Kabupaten Natuna, Wan Aris Munandar, yang turut hadir dalam rapat tersebut, memberikan penegasan penting mengenai pentingnya suasana yang tetap kondusif selama proses berlangsung.
“Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap menjaga suasana damai dan menghindari potensi gesekan sosial. Kita ingin batas yang ditetapkan nanti benar-benar memberikan kepastian hukum dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa,” ujar Wan Aris.
Melibatkan Banyak Pihak Demi Solusi Komprehensif
Pertemuan ini turut melibatkan unsur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Kecamatan Bunguran Timur Laut, kepala desa, serta tokoh masyarakat dari kedua desa.
Pemerintah berharap penyelesaian persoalan batas wilayah ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga diterima oleh seluruh pihak secara bijaksana dan bermufakat.
Langkah mediasi ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menciptakan iklim pemerintahan yang sehat, tertib, dan berbasis pada nilai-nilai musyawarah yang mengakar dalam kearifan lokal masyarakat Natuna.
Editor : Papi
