Bursakota.co.id, Anambas – Kabupaten Kepulauan Anambas mencatat jumlah pendaftaran Program Percepatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Perlinsos Digital) paling rendah dibandingkan enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Hingga 3 November 2026, jumlah masyarakat yang telah mendaftar di Anambas baru mencapai 508 kepala keluarga (KK).
Kondisi ini mendapat sorotan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Linda Amd, yang meminta Dinas Sosial (Dinsos) segera mengambil langkah percepatan.
Linda menilai rendahnya capaian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, proses pendataan dan registrasi tidak bisa hanya mengandalkan petugas yang turun langsung ke desa-desa untuk mendampingi masyarakat satu per satu.
Ia mendorong Dinsos melibatkan lebih banyak aparatur pemerintah, termasuk seluruh PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai Agen Perlinsos.
“Seluruh PNS dan PPPK di lingkungan pemerintah daerah perlu diberdayakan sebagai Agen Perlinsos. Dengan keterlibatan lebih banyak aparatur, pendampingan bisa menjangkau masyarakat lebih luas sehingga proses pendataan dan registrasi tidak berjalan terlalu lama,” ujar Linda, Kamis (12/11/2026).
Menurut Linda, langkah tersebut penting mengingat kondisi geografis Anambas yang terdiri dari pulau-pulau.
Keterbatasan jangkauan petugas menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan masyarakat di setiap wilayah mendapatkan pendampingan.
Agen Perlinsos nantinya bertugas membantu masyarakat melakukan pendaftaran bantuan sosial, memperbaiki data yang tidak sesuai, hingga mengajukan sanggahan.
Meski demikian, agen tidak memiliki kewenangan menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.
Penetapan penerima tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), persyaratan, dan ketentuan masing-masing program bantuan.
Linda juga mendorong optimalisasi Gerakan Nasional Peduli Tetangga sebagai upaya meningkatkan kepedulian sosial masyarakat.
Melalui gerakan ini, warga diharapkan ikut membantu mengidentifikasi dan mendampingi tetangga yang membutuhkan akses terhadap layanan bantuan sosial.
Selain melibatkan aparatur pemerintah, Dinsos diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan. Dukungan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) juga diperlukan, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dinas Komunikasi dan Informatika, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), RT/RW, serta unsur masyarakat juga dapat dilibatkan dalam menyukseskan program tersebut.
Masyarakat yang ingin mendaftar dapat mengakses portal resmi melalui https://perlinsos.kemensos.go.id dengan menggunakan IKD.
Proses pendaftaran meliputi pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan PIN, verifikasi wajah, pemilihan jenis bantuan, serta pengisian data pendukung.
Setelah pengajuan dikirim, pendaftar perlu menyimpan nomor registrasi sebagai bukti.
Adapun program bantuan yang tercantum dalam panduan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan sosial lainnya.
Linda mengingatkan, angka 508 KK tersebut merupakan jumlah pendaftaran Perlinsos Digital yang tercatat hingga 3 November 2026, bukan total penerima bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ia berharap Dinsos segera mengambil langkah konkret agar proses pendataan dan registrasi berjalan lebih cepat.
Dengan memperluas keterlibatan Agen Perlinsos, masyarakat di wilayah kepulauan, termasuk yang berada jauh dari pusat pemerintahan, diharapkan mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses program bantuan sosial sesuai ketentuan.(BK/Jun).
