Buton Tengah – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengamanan wilayah pesisir dan laut. Bupati Buton Tengah menyampaikan harapannya agar dalam waktu dekat personel TNI Angkatan Laut (AL) dapat mulai bertugas di wilayah pesisir Buteng.
Untuk mendukung kehadiran aparat TNI AL, Pemkab Buteng telah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang, mulai dari asrama tempat tinggal anggota hingga kapal speed yang akan digunakan untuk patroli laut. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan kantor operasional bagi personel yang akan bertugas.
“Kami berharap dalam waktu dekat sudah ada personel TNI Angkatan Laut yang bertugas di wilayah pesisir Buton Tengah. Pemerintah daerah telah menyiapkan asrama sebagai tempat tinggal anggota, kapal speed untuk patroli pesisir, serta sedang menyiapkan kantor operasional bagi mereka,” ujar Bupati Buton Tengah.
Menurutnya, kehadiran TNI AL di wilayah Buteng tidak hanya penting untuk pengamanan perairan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya laut yang selama ini masih terancam oleh praktik penangkapan ikan ilegal.
Bupati pun memberikan peringatan tegas kepada masyarakat yang masih melakukan aktivitas melaut secara ilegal, seperti menggunakan bahan peledak, aliran listrik, maupun racun ikan.
“Kepada warga yang masih hobi melaut dengan cara-cara ilegal, saya minta untuk segera berhenti. Jangan lagi pakai bom, setrum, atau racun. Insya Allah, dengan kehadiran aparat dan patroli yang semakin kuat, peluang untuk ditangkap akan semakin besar,” tegasnya.
Menurut Bupati, penguatan pengamanan laut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk melindungi ekosistem laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya bagi nelayan yang taat aturan.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga laut Buton Tengah sebagai ruang hidup yang aman, berkelanjutan, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir.
Dengan penguatan sinergi antara Pemkab Buton Tengah, Polair, dan TNI AL, diharapkan pengawasan laut semakin optimal serta mampu menekan praktik illegal fishing yang merusak ekosistem dan merugikan nelayan tradisional.
Laporan : Haris
