Natuna – Hingga 31 Mei 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tercatat sebesar Rp605,27 miliar atau 51,29 persen dari total pagu anggaran Rp1,18 triliun. Capaian ini merujuk pada data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per akhir Mei.
Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer dari pemerintah pusat (TKDD), dan pendapatan lainnya.
PAD Rendah, Tapi Pendapatan Lainnya Melonjak
Realisasi PAD tercatat baru menyentuh angka Rp46,43 miliar atau 36,03 persen dari target Rp128,86 miliar. Komponen terendah berasal dari sektor pajak daerah, yang baru mengumpulkan Rp16,21 miliar atau 17,86 persen dari target Rp90,76 miliar.
Namun demikian, pos “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan” justru menunjukkan performa mengesankan. Dari target Rp8 miliar, realisasinya sudah mencapai Rp13,2 miliar atau 165,03 persen.
Sementara itu, pendapatan lainnya menunjukkan capaian tertinggi, yakni 71,79 persen. Bahkan, pendapatan transfer antar daerah sudah mencapai 82,20 persen.
Belanja Modal Minim, Pembangunan Fisik Terhambat
Dari sisi belanja, Pemkab Natuna telah menggelontorkan Rp566,50 miliar dari total anggaran belanja Rp1,25 triliun atau sekitar 45,32 persen.
Belanja pegawai masih mendominasi dengan realisasi Rp285,06 miliar atau 52,81 persen dari pagu Rp539,77 miliar. Namun, serapan belanja modal justru sangat rendah. Hingga akhir Mei, baru terealisasi Rp48,11 miliar dari alokasi Rp208,86 miliar (23,04 persen). Angka ini menjadi indikator lambatnya pelaksanaan proyek fisik dan pembangunan infrastruktur di daerah.
Bantuan Keuangan Daerah Tertinggi dalam Belanja Lainnya
Dalam komponen “Belanja Lainnya”, serapan anggaran mencapai 57,16 persen. Yang paling dominan adalah belanja bantuan keuangan kepada pihak ketiga seperti desa atau lembaga non-pemerintah, dengan realisasi Rp92,18 miliar dari pagu Rp115,19 miliar atau sebesar 80,03 persen.
Namun, beberapa pos belanja seperti bagi hasil, subsidi, dan bantuan sosial masih nihil. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terkait kesiapan dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
Pembiayaan Daerah Belum Terealisasi
Menariknya, hingga akhir Mei 2025, penerimaan pembiayaan daerah belum menunjukkan realisasi. Termasuk di dalamnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa) yang dianggarkan sebesar Rp70 miliar.
Kondisi ini mengindikasikan kemungkinan tertundanya proses administrasi atau belum rampungnya audit laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
Editor : Papi
