Natuna – Kebijakan tidak lazim diambil Pemerintah Daerah Natuna dalam menekan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui imbauan yang beredar luas, Pemda menawarkan hadiah Rp5 juta bagi masyarakat yang mampu mengungkap pelaku pembakaran lahan.
Program yang menyerupai “sayembara” ini mensyaratkan pelapor menyertakan bukti lengkap, mulai dari foto kejadian, lokasi, identitas pelaku, hingga minimal dua saksi.
Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat saat musim panas ekstrem.
Namun, kebijakan ini justru memicu gelombang kritik di tengah masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari konflik sosial hingga praktik saling tuding tanpa dasar yang jelas.
Seorang narasumber berinisial DS (57) menyebut pendekatan sayembara terkesan berlebihan dan tidak mencerminkan langkah bijak dalam penanganan masalah lingkungan.
“Ini seperti memburu pelaku kriminal kelas berat. Di lapangan kondisinya tidak sesederhana itu, bisa-bisa masyarakat saling curiga,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (29/3/2026).
Kekhawatiran lain juga mencuat, yakni potensi munculnya fitnah, laporan palsu, hingga tindakan main hakim sendiri apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan ketat. Dalam konteks masyarakat yang hidup berdampingan, kebijakan semacam ini dinilai rawan merusak kohesi sosial.
Meski demikian, tidak semua pihak menolak. Sebagian warga melihat langkah ini sebagai upaya mendorong partisipasi publik dalam menjaga lingkungan, mengingat dampak karhutla yang luas mulai dari gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, hingga kerusakan ekosistem.
Pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa identitas pelapor akan dirahasiakan dan setiap laporan tetap diverifikasi oleh aparat penegak hukum sebelum ditindaklanjuti.
Terlepas dari itu, sejumlah pengamat menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang. Pendekatan yang terlalu menekankan aspek “perburuan pelaku” dianggap belum menyentuh akar persoalan.
Upaya preventif seperti edukasi masyarakat, sosialisasi, serta pengawasan terpadu dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibanding pendekatan berbasis insentif yang berpotensi memicu gesekan sosial.
“Pendekatan melalui sosialisasi oleh pemerintah kecamatan, desa, serta melibatkan TNI-Polri akan jauh lebih efektif. Masyarakat perlu diedukasi, bukan ditakut-takuti,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, pemimpin daerah seharusnya hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan menciptakan situasi yang berpotensi memecah kepercayaan antarwarga.
“Bupati dan wakil bupati dipilih oleh rakyat. Kebijakan yang diambil harus menenangkan, bukan menimbulkan keresahan,” tutupnya.
Kini, kebijakan sayembara tersebut menjadi perbincangan hangat di Natuna di satu sisi dianggap sebagai terobosan cepat, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran serius terhadap dampak sosial yang bisa ditimbulkan jika tidak dikendalikan secara bijak.
Editor: Papi
