Bursakota.co.id, Natuna – Luasnya wilayah laut dan kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerataan program pemerintah pusat di Kabupaten Natuna.
Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga kini masih menyisakan 14 titik belum terakomodasi dan belum terealisasi.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus agar program nasional tersebut dapat menjangkau masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan.
Persoalan itu disampaikan Cen Sui Lan saat menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi Orientasi Pendampingan Makan Bergizi dan Edukasi Pola Konsumsi Pangan Sehat di Tingkat Keluarga bagi Tim Pendamping Keluarga Tahun 2026, di Gedung Sri Serindit, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Sabtu (14/11/2026).
Dalam sambutannya, Cen Sui Lan menggambarkan tantangan geografis Natuna yang memiliki luas wilayah mencapai 264.198,37 kilometer persegi. Dari total luas tersebut, sekitar 262.197,07 kilometer persegi atau 99,24 persen merupakan lautan, sedangkan daratannya hanya sekitar 2.001,30 kilometer persegi atau 0,76 persen.
Dengan jumlah penduduk sekitar 85 ribu jiwa yang tersebar di 17 kecamatan, tujuh kelurahan, dan 70 desa, pemerataan pelayanan publik membutuhkan perhatian serta dukungan khusus dari pemerintah pusat.
Menurut Cen Sui Lan, kondisi geografis Natuna tidak bisa disamakan dengan daerah daratan. Jarak antarpulau dan keterbatasan akses menjadi tantangan dalam memastikan berbagai program pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat.
“Menjadi tantangan bagi kami dengan kondisi geografis yang begitu luas wilayah lautnya. Ini juga menjadi tantangan bagi kami untuk memperoleh perhatian dari pusat,” ujar Cen Sui Lan.
Ia secara khusus mengungkapkan masih terdapat 14 titik pelaksanaan MBG di Natuna yang belum terakomodasi. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut diteruskan kepada pihak terkait di pemerintah pusat agar segera mendapat tindak lanjut.
“Perlu saya sampaikan kepada Pak Sestama, MBG di Natuna itu masih ada 14 titik yang belum terakomodasi dan belum ada realisasinya. Mungkin bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait,” ungkapnya.
Cen Sui Lan berharap pemerintah pusat dapat memperkuat koordinasi dengan kementerian maupun instansi terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Baginya, pelaksanaan program MBG harus memperhatikan kondisi wilayah kepulauan dan perbatasan, sehingga masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan tetap memperoleh manfaat program secara merata.
Edukasi Gizi Keluarga Harus Diperkuat
Selain menyoroti pemerataan program MBG, Cen Sui Lan juga menekankan pentingnya edukasi mengenai pola konsumsi pangan sehat dan pemenuhan gizi seimbang di lingkungan keluarga.
Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan gizi yang baik serta pola pengasuhan yang tepat harus dimulai dari lingkungan keluarga.
Ia menilai keberhasilan program pemenuhan gizi tidak semata-mata diukur dari jumlah makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Lebih dari itu, perlu ada peningkatan pemahaman keluarga mengenai pentingnya makanan bergizi seimbang.
Upaya pencegahan stunting, lanjutnya, juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, penyuluh, kader hingga masyarakat.
Dalam hal ini, penyuluh keluarga berencana (KB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan Tim Pendamping Keluarga memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Cen Sui Lan berharap kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut tidak hanya menjadi agenda formalitas, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Kegiatan ini jangan hanya menjadi formalitas. Harus ada hasil yang bisa dirasakan masyarakat, berupa edukasi maupun tindakan nyata yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Natuna. Menurutnya, kunjungan pemerintah pusat ke wilayah perbatasan penting untuk melihat secara langsung kondisi geografis serta kebutuhan pembangunan daerah.
Cen Sui Lan berharap perhatian pemerintah pusat terhadap Natuna semakin meningkat. Dengan dukungan dan koordinasi yang kuat, berbagai program nasional diharapkan dapat terlaksana secara merata, termasuk menjangkau masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar Indonesia.
Editor : Papi
