Bupati Cen Sui Lan Temui Kajati Kepri: Pembangunan Perbatasan Butuh Kepastian Hukum yang Kuat

0
14
FOTO : Bupati Natuna Cen Sui Lan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Jehezkiel Devy Sudarso, di Tanjungpinang, Rabu (19/11).

Tanjungpinang — Bupati Natuna Cen Sui Lan melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Jehezkiel Devy Sudarso, di Tanjungpinang, Rabu (19/11).

Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna menjaga tata kelola pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Cen diterima langsung oleh Kajati Kepri. Keduanya berdiskusi mengenai berbagai langkah preventif untuk menutup celah penyimpangan anggaran, terutama yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan APBD, asistensi hukum bagi proyek strategis, hingga peningkatan kualitas belanja publik di Natuna.

Mencegah Penyimpangan dan Perkuat Pendampingan Hukum

Bupati Cen menegaskan bahwa kehadiran Kejati memiliki peran vital dalam memastikan kepastian hukum atas setiap tahapan pembangunan, terutama di daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis maupun administratif.

“Sinergi ini penting agar program pemerintah berjalan tanpa hambatan dan bebas dari risiko korupsi,” ujar Cen.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen pada prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta kepatuhan penuh terhadap aturan. Untuk itu, ia berharap kerja sama yang telah berjalan dengan baik dapat diperluas, terutama dalam hal pendampingan hukum terkait pengadaan barang dan jasa, dana desa, hingga proyek infrastruktur berskala besar.

Pembangunan Berkelanjutan Butuh Kepastian Hukum

Menurut Cen, pelaksanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran membutuhkan fondasi hukum yang kuat. Dengan pendampingan yang tepat dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari risiko penyimpangan.

“Dukungan hukum yang tepat menjadi fondasi pelayanan publik yang lebih efektif,” tegasnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Natuna dan Kejati Kepri dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Editor : Papi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini