Natuna — Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026.
Pertemuan berlangsung di Ballroom Adiwana Jelita Sejuba, Rabu (26/11/2025), dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim, Zulfikar Arse Sadikin, beserta seluruh anggota Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Natuna, unsur Forkopimda, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada I, perwakilan BNPP RI, serta Kantor Wilayah BPN Kepri.
Natuna Garda Terdepan NKRI
Dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan selamat datang kepada seluruh anggota Komisi II DPR RI dan menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan, khususnya Natuna sebagai salah satu garda terdepan NKRI.
Bupati menyebutkan bahwa persoalan batas wilayah, pengawasan, serta penguatan kapasitas keamanan di kawasan perbatasan saat ini menjadi kebutuhan mendesak yang harus ditangani secara kolaboratif.
Natuna, sebagai wilayah terluar, memerlukan perhatian komprehensif mulai dari aspek pertahanan, kesejahteraan masyarakat, hingga pengelolaan tata ruang dan pertanahan.
Revitalisasi PLBN Serasan sebagai Simbol Kehadiran Negara
Pada pertemuan tersebut, Bupati memaparkan materi bertajuk “Membangun Wilayah Perbatasan Melalui Revitalisasi PLBN Serasan.” Beliau menegaskan bahwa PLBN Serasan bukan hanya fasilitas lintas batas, tetapi simbol kehadiran negara yang memiliki tiga fungsi strategis:
Fungsi Pertahanan
Fungsi Politik–Kedaulatan
Fungsi Sosial–Ekonomi
Bupati juga merinci sejumlah persoalan yang masih menghambat optimalisasi PLBN, yang menurutnya harus segera diberi solusi agar PLBN Serasan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan.
Langkah Strategis Penguatan PLBN Serasan
Dalam paparannya, Bupati Cen Sui Lan mengusulkan beberapa langkah strategis untuk memperkuat peran PLBN Serasan, antara lain:
Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan
Peningkatan Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara
Pengembangan Infrastruktur Logistik–Ekonomi
Revisi Batas Transaksi Perdagangan
Penetapan PLBN sebagai Kawasan Perdagangan Perbatasan
Penetapan PLBN sebagai Exit–Entry Point Resmi
Penetapan Pelabuhan Serasan sebagai “Pelabuhan Internasional”
Ia menekankan bahwa langkah-langkah ini penting tidak hanya untuk memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Komisi II: PLBN Harus Berfungsi Optimal untuk Masyarakat
Dalam sambutannya, Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi penyambutan pemerintah daerah dan menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan agenda penting Panja Pengawasan Pengelolaan Perbatasan.
Panja, ujarnya, dibentuk untuk memperoleh gambaran nyata terkait kondisi perbatasan Indonesia, baik dari sisi pertanahan, keamanan, maupun efektivitas pembangunan PLBN.
Ia menegaskan bahwa keberadaan PLBN tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata. Infrastruktur ini harus benar-benar berfungsi optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat perbatasan dan menjaga kedaulatan negara.
Komitmen Bersama untuk Perbatasan Natuna
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang diambil untuk menjadikan PLBN Serasan sebagai simpul pertahanan, pusat ekonomi, dan simbol kedaulatan Indonesia di wilayah terluar.
Editor : Papi
