Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga tengah menghadapi tekanan keuangan yang berdampak pada keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, Armia pun meminta para kontraktor untuk bersabar, sembari pemerintah terus mengupayakan penyelesaian kewajiban tersebut.
Sekda menjelaskan, kondisi ini dipicu belum optimalnya pendapatan daerah, terutama dari dana bagi hasil. Salah satu faktor utama adalah belum maksimalnya penerapan Harga Patokan Mineral (HPM), khususnya pada komoditas pasir kuarsa yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Namun saat ini kita sudah mendapat informasi bahwa pasir kuarsa mulai bisa kembali dijual. Jika aktivitas ini kembali normal, tentu akan sangat membantu peningkatan PAD Kabupaten Lingga,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah sekitar Rp32 miliar, namun sebagian besar terserap untuk belanja rutin seperti gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kewajiban pembayaran BPJS. Bahkan, sebagai langkah penyesuaian fiskal, pemerintah daerah terpaksa melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya terjadi di Lingga, tetapi juga dipengaruhi situasi global yang berdampak pada keuangan daerah di berbagai wilayah. Meski demikian, pemerintah memastikan tidak akan membebani masyarakat dengan menaikkan pajak.
“Kita tidak mungkin menaikkan pajak. Fokus kita adalah optimalisasi pendapatan, salah satunya melalui peningkatan nilai HPM pasir kuarsa,” jelasnya.
Sekda menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban kepada kontraktor, sembari memastikan kebutuhan prioritas seperti pembayaran TPP dan Tunjangan Hari Raya (THR) tetap terpenuhi.
Di sisi lain, ia juga mengungkapkan kondisi kesehatannya yang masih dalam perawatan rutin. Meski menjalani cuci darah setiap pekan, ia memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dengan dukungan para asisten dan jajaran.
Selain itu, Sekda menyampaikan rencana pengajuan pensiun dini, namun menegaskan kesiapan untuk tetap mengabdi sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
Ia juga menyebut sejumlah program strategis tetap berjalan, termasuk pengembangan layanan kesehatan di RSUD Encik Mariyam Daik yang tengah dipersiapkan untuk menghadirkan fasilitas cuci darah.
“Ini akan sangat membantu masyarakat agar tidak perlu lagi berobat ke luar daerah dengan biaya besar,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Sekda kembali meminta pengertian dari para kontraktor atas kondisi yang terjadi.
“Kami memahami situasi ini. Pemerintah akan terus berupaya agar pembayaran dapat direalisasikan secepat mungkin, meskipun target sebelumnya belum sepenuhnya tercapai,” pungkasnya.(Bk/Iwan)
